Digugat konsumen 1,1 ton emas, Antam dinilai tidak bersalah

Digugat konsumen 1,1 ton emas,  Antam dinilai tidak bersalah

Ilustrasi - Karyawan menunjukan emas batangan yang dijual di Butik Emas Antam, Kebon Sirih, Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum perdata bidang kontrak dari Unair Faizal Kurniawan mengatakan PT Aneka Tambang Tbk (Persero) tidak bertanggung jawab atas kasus penipuan dalam penjualan emas kepada Budi Said, di Surabaya yang berujung gugatan sebesar 1,1 ton emas kepada Antam.

“Berdasarkan KUHP pasal 1367, sebuah perusahaan tidak selalu bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya. Apalagi dalam kasus Budi Said tidak ada perintah dari perusahaan," ujar Faizal Kurniawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut disampaikam Faizal sehubungan dengan kasus yang dilakukan oknum mantan karyawan dan pemegang kuasa pembelian emas PT Antam yang melakukan penipuan dengan iming-iming adanya discount pembelian logam mulia emas.

Akibat perbuatan oknum karyawan yang telah dipecat tersebut PT Antam digugat.

Baca juga: Antam tegaskan penjualan emas kepada Budi Said sudah sesuai prosedur

Faizal memaparkan, apapun kesalahan karyawan atau tenaga kerja tidak bisa serta merta disalahkan ke perusahaan sebagai korporasi.

Contohnya jika ada satpam yang melakukan kesalahan bukan atas nama perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa menanggung kesalahan yang dilakukan satpam. Apalagi jika kesalahan satpam itu karena keteledoran atau kelalaiannya sendiri.

"Begitu pun yang dilakukan oleh karyawan PT Antam yang menjanjikan memberikan diskon kepada toko emas di Surabaya. Yang dilakukan itu antar personal dengan toko emas itu," jelasnya.

Ia menuturkan, perusahaan publik biasanya memiliki SOP yang mengatur karyawan atau tenaga kerjanya bila mereka melakukan kelalaian yang dilakukan atas nama pribadi. Karena sebagai perusahaan publik tentu ada aturan atau pembatasan kewenangan bagi tenaga kerjanya.

Baca juga: Antam pastikan lebih aman membeli logam mulia di butik resmi

"Gugatan boleh saja dilakukan oleh Budi Said. Namun prinsip hukum harus diterapkan karena ada pembatasannya. Majelis hakim pun mempunyai kewenangan namun dalam putusannya harus mempertimbangkan dengan prinsip - prinsip hukum. Itu yang harus diperhatikan bersama,” kata Faizal.

Penetapan PT Antam sebagai salah satu tergugat merupakan hal yang salah alamat, sebab dalam kasus ini Antam juga dirugikan baik secara material dan immaterial.

“Sebaiknya majelis hakim lebih saksama dalam menyikapi kasus ini dan harus mempertimbangkan pasal 1367 KUHP dalam mengambil keputusan,” kata Faizal.

Gugatan perkara ini berawal dari Budi Said yang membeli emas di PT Antam pada tahun 2018 melalui seorang broker bernama Eksi Anggraeni. Dalam gugatannya, Budi Said menyebut saat itu disepakati diskon harga emas seberat 7 ton senilai Rp3,5 triliun.

Namun, setelah Rp3,5 triliun dibayarkan hanya mendapatkan 5,935 ton emas, yang ternyata tidak sesuai diskon dalam kesepakatan awal antara Budi Said dengan oknum broker yang sebenarnya tidak berwenang mengatasnamakan Antam, melainkan berdasarkan harga resmi emas yang berlaku di PT Antam.

Budi Said pun mengajukan gugatan terhadap PT Antam sebagai tergugat I, Endang Kumoro tergugat II, Misdianto tergugat III, Ahmad Purwanto tergugat IV dan Eksi Anggraeni Tergugat V. Selain itu, turut tergugat Butik Emas Logam Mulia Surabaya I, serta lima orang karyawan PT Antam dan PT Inconis Nusa Jaya.

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

KKP selamatkan ikan endemik asli Kalimantan dari ancaman kepunahan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar