KPK usut dugaan korupsi pengadaan mesin giling PG Djatiroto

KPK usut dugaan korupsi pengadaan mesin giling PG Djatiroto

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK/am.

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan mesin giling di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan six roll mill di PG Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015 - 2016," kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima ANTARA di Lumajang, Sabtu.

Ia menjelaskan penyidik KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa staf karyawan di PG Djatiroto pada 20-21 Januari 2021, yakni Kepala Urusan Sipil dan Traksi Divisi Teknik PTPN XI tahun 2015-2017.

Baca juga: KPK dalami pengadaan mesin giling tebu Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI

"Penyidik meminta keterangan yang bersangkutan pada Kamis (21/1) terkait proses aanwijzing yang diikuti oleh yang bersangkutan dalam pengadaan six roll mill, yaitu terkait hal teknis khususnya mesin dan alat berat," katanya.

Kemudian saksi yang lain yang dipanggil Divisi Pengadaan PTPN XI tahun 2014-2015, namun yang bersangkutan tidak datang dan minta dijadwalkan ulang.

Sedangkan pada Rabu (20/1) telah diperiksa saksi Kepala Urusan Perencanaan Bisnis Divisi PPB PTPN XI tahun 2015 hingga sekarang untuk mendalami pengetahuannya terkait jabatan yang bersangkutan saat masih menjabat Kaur rencana bisnis pada PTPN XI yang melakukan usulan rencana pengadaan pada PTPN XI.

Baca juga: KPK: Kemajuan dan perekonomian Indonesia ditopang perilaku antikorupsi

"Penyidik KPK juga memeriksa seorang pensiunan PTPN XI Surabaya untuk mendalami pengetahuannya terkait jabatan yang bersangkutan saat bertugas sebagai staf teknik yang turut dilibatkan dalam proses pengadaan six roll mill," tuturnya.

Saksi pihak ketiga dari PT Hastaco Multi Sarana tidak hadir dalam pemanggilan tersebut, namun akan dilakukan penjadwalan kembali oleh penyidik KPK.

Ali Fikri menjelaskan sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka dimaksud.

"Kami memastikan bahwa KPK akan terus menyampaikan perkembangan informasi terkait penanganan perkara itu dan kami juga mengajak masyarakat ikut pula mengawasi setiap prosesnya," ujarnya.

Baca juga: Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" hadir di Lumajang

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar