Menko PMK sebutkan alasan "stunting" jadi perhatian Presiden

Menko PMK sebutkan alasan "stunting" jadi perhatian Presiden

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memberikan keterangan seusai mengikuti rapat terbatas mengenai stunting dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/1/201). ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet/pri.

Dalam rapat terbatas telah diputuskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan bertindak sebagai ketua pelaksana dari program penanganan "stunting"
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan alasan mengapa "stunting" (kekerdilan pada anak)  menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Penjelasan itu disampaikan Menko PMK seusai mengikuti rapat terbatas mengenai stunting dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Kenapa angka stunting menjadi perhatian dari bapak Presiden? Karena kita tahu bahwa kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif," kata Muhadjir di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan menurut Bank Dunia angka stunting angkatan kerja di Indonesia --  angkatan kerja saat ini, yang masa bayinya atau masih dalam kandungan dan mengalami stunting -- jumlahnya mencapai 54 persen.

"Jadi 54 persen angkatan kerja kita sekarang ini adalah mantan atau penyintas stunting dan inilah yang bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," katanya.

Baca juga: Presiden ingin hanya satu badan tangani stunting

Baca juga: Menko PMK dengarkan masukan dokter atasi masalah kekerdilan



Dia mengatakan langkah yang akan diambil, sebagaimana disampaikan Presiden yaitu pertama membuat langkah-langkah konkret terukur hingga 2024 berdasarkan pemetaan stunting di Indonesia yang sudah sangat rinci dan jelas.

Selain itu alokasi anggaran yang selama ini tersebar di 20 kementerian dan lembaga akan difokuskan kepada beberapa kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah.

"Dan bapak Presiden memberikan arahan supaya di antara kementerian dan lembaga itu ada satu yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana sehingga nanti kalau bapak Presiden meminta pertanggungjawaban itu, jelas siapa yang harus bertanggung jawab di dalam penanganan stunting ini," katabnya.

Muhadjir mengungkapkan bahwa dalam rapat terbatas telah diputuskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan bertindak sebagai ketua pelaksana dari program penanganan stunting.

BKKBN akan didukung oleh kementerian dan lembaga terkait yang masih yang memiliki perpanjangan tangan sampai di tingkat daerah.

"Yang terakhir bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah provinsi kabupaten kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini," demikian Muhadjir Effendy.

Baca juga: Presiden minta bansos COVID sinergi dengan penanggulangan "stunting"

Baca juga: Menko PMK sinergikan kementerian-lembaga untuk capai program prioritas

Baca juga: Kepala BKKBN: ASI eksklusif mencegah anak stunting

Baca juga: Memadukan kampung KB dan kampung nelayan di tepi Selat Malaka

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pemerintah bolehkan shalat tarawih berjamaah di masjid dengan syarat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar