Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan aparat TNI-Polri mendapatkan vaksinasi COVID-19, setelah tenaga kesehatan memperoleh vaksin tersebut.

Menurut dia, aparat TNI-Polri hingga saat ini belum menerima vaksinasi COVID-19 tersebut.

“Hingga saat ini Menteri Kesehatan belum menjadwalkan vaksinasi untuk anggota Polri dan TNI karena itu saya minta Pak Menteri untuk segera menjadwalkan. Mereka harus diberi vaksin setelah tenaga kesehatan karena merupakan garda terdepan negara," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Anggota DPR: Vaksinasi harus disinergikan dengan alih teknologi

Sahroni mengatakan prioritas bagi TNI-Polri mendapatkan vaksinasi COVID-19 sangat penting untuk didahulukan karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar, sama halnya seperti para tenaga kesehatan.

Dia menilai tenaga kesehatan dan TNI-Polri merupakan dua elemen yang merupakan garda terdepan yang selalu melayani rakyat dalam kondisi apapun.

“Polisi dan TNI adalah garda terdepan sama seperti para nakes, mereka memiliki tugas yang berat. Mereka selalu melayani rakyat, bertemu banyak orang baru setiap harinya dalam kondisi apapun," ujarnya.

Baca juga: Puan ajak pemuka agama ikut sukseskan program vaksinasi COVID-19

Apalagi, menurut dia, pada kondisi seperti sekarang TNI-Polri harus terjun langsung membantu para korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia sehingga perlindungan terhadap TNI-Polri sangat penting.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan, di negara lain, jajaran militer dan polisi didahulukan oleh negara mendapatkan vaksin COVID-19, karena itu sangat wajar jika Indonesia juga melakukan hal yang sama.

Dia mencontohkan Rusia telah melakukan langkah konkret dengan memvaksinasi lebih dari 400.000 anggota militernya sehingga dapat dijadikan contoh bagi bangsa Indonesia untuk memprioritaskan anggota TNI-Polri memperoleh vaksinasi COVID-19.

Baca juga: Legislator ajak masyarakat sukseskan vaksinasi dan tak tebar benci

"Ini dapat dijadikan contoh untuk Menkes bahwa anggota TNI-Polri memang harus diprioritaskan. Kalau untuk anggota DPR, belakangan saja," ujarnya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2021