Boston (ANTARA) - Total investasi antara Amerika Serikat dan China jauh lebih besar daripada yang dicerminkan oleh angka resmi, sebuah laporan yang dirilis pada Selasa menemukan, seraya menggarisbawahi tantangan yang dihadapi tim kebijakan luar negeri Presiden AS Joe Biden pada titik dingin dalam hubungan antara kedua negara.

"Semua orang akan rugi besar" jika para pemimpin terus memisahkan dua ekonomi terbesar dunia itu, kata Adam Lysenko, direktur asosiasi perusahaan riset Rhodium Group.

Lembaga riset itu menulis laporan yang dirilis oleh Komite Nasional Hubungan AS-China, kelompok pemimpin bisnis dan diplomatik Washington yang berpengaruh. Hubungan antara kedua negara itu berada di bawah tekanan pada sejumlah masalah, termasuk hak asasi manusia dan aturan perdagangan.

Laporan tersebut memperkirakan investor AS memiliki 1,2 triliun dolar AS dalam ekuitas dan sekuritas utang yang diterbitkan oleh entitas China pada akhir 2020, lima kali lipat dari level yang ditunjukkan dalam data resmi dari Departemen Keuangan AS. Sebagian besar perbedaan itu disebabkan oleh perusahaan China "menggunakan struktur hukum yang kompleks untuk menerbitkan saham dari surga pajak (tax havens) yang diperdagangkan di bursa AS," menurut laporan tersebut.

Sementara itu, kepemilikan sekuritas AS di China mencapai 2,1 triliun dolar AS pada saat yang sama, 36 persen lebih tinggi dari angka resmi. Sebagian besar perbedaan tersebut disebabkan oleh "investasi ekuitas yang salah diklasifikasikan dalam sumber resmi karena upaya investor untuk menghindari kontrol modal Beijing atau penggunaan Hong Kong sebagai perantara investasi," menurut laporan itu.

Namun, integrasi keuangan antara kedua ekonomi juga rendah, karena kontrol modal, kata Lysenko. Jika kebijakan dilonggarkan, investasi portofolio gabungan kedua negara akan berjumlah lebih dari sembilan triliun dolar AS, dibandingkan dengan sekitar tiga triliun dolar AS saat ini, katanya.

Menjabat kurang dari seminggu, kebijakan luar negeri dan tim perdagangan Biden telah diwarisi serangkaian kebijakan garis keras yang diberlakukan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.

Perintah eksekutif dari November mewajibkan investor AS untuk melepaskan investasi dari 44 perusahaan yang diduga terkait dengan militer China, tetapi pernyataan yang bertentangan dari lembaga-lembaga yang menangani peluncurannya memicu kebingungan di antara para pemegang saham.

Sejumlah investor mengharapkan pemerintahan baru untuk membatalkan aturan dengan cepat, dan para pejabat pemerintah hanya memberikan sedikit petunjuk resmi.

 

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021