Artikel

Quo vadis Donald Trump

Oleh Jafar M Sidik

Quo vadis Donald Trump

Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Melania Trump meninggalkan Pangkalan Udara Andrews di Maryland, Amerika Serikat, pada 20 Januari 2021. (REUTERS/CARLOS BARRIA)

Jakarta (ANTARA) - Donald Trump sudah tidak lagi menjabat presiden Amerika Serikat, namun dia tetap menjadi ancaman oleh sebagian kalangan dan sebaliknya menjadi harapan untuk sebagian lainnya.

Bahwa karir politik atau pengaruh politiknya telah berakhir ternyata masih menjadi pertanyaan menggantung. Yang pasti saat meninggalkan Washington DC pada 20 Januari 2020, Trump berkata, "Kita akan kembali dalam bentuk lain".

Pernyataan itu menyiratkan dia bakal terus berkiprah sekalipun menghadapi pemakzulan kedua yang unik karena dilakukan setelah dia sudah tak lagi menjabat presiden dan rangkaian gugatan hukum yang menunggunya di berbagai negara bagian.

Baca juga: Senat AS undur sidang pemakzulan Trump ke pekan ke-2 Februari

Namun pemakzulan kedua itu juga menciptakan dilema bukan saja bagi Partai Republik tetapi juga bagi sistem politik nasional Amerika Serikat, sekalipun majelis rendah Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengirimkan berkas sidang pemakzulan kedua Trump kepada majelis tinggi Senat AS sehingga pemakzulan bisa segera mulai.

Berbeda dari pemakzulan-pemakzulan sebelum ini, termasuk pemakzulan pertama Trump pada 2019, sasaran yang dibidik adalah vonis bersalah Trump karena menghasut pendukungnya agar melakukan kerusuhan di gedung wakil rakyat di Capitol Hill di Washington DC pada 6 Januari yang menewaskan enam orang. Dengan cara ini Trump memiliki cacat politik permanen sehingga terlarang mencalonkan diri pada pemilu berikutnya.

Butuh dua pertiga suara atau 67 senator dari total 100 anggota Senat untuk menyatakan Trump bersalah. Dengan komposisi Senat saat ini 50 banding 50 antara Demokrat dan Republik, maka untuk menyatakan Trump bersalah diperlukan tambahan dukungan dari 17 senator Republik.

Sepertinya saat ini bukan hal mustahil mengingat suara Republik tidak sepadu saat pemakzulan 2019. Di DPR awal bulan ini, 10 anggota DPR dari Partai Republik mendukung upaya Demokrat dalam memakzulkan Trump.

Skenario serupa bisa terjadi di Senat. Indikasinya terlihat pada sidang pleno sertifikasi hasil pemilu AS di sejumlah negara bagian medan pertempuran suara beberapa hari lalu di mana banyak senator Republik yang menolak gugatan pemilu curang dari Trump.

Terlebih pemimpin Republik di Senat, Mitch McConnell, kabarnya mendukung pemakzulan Trump karena dengan cara ini Republik bisa menutup dampak beracun Donald Trump terhadap partai itu.

Baca juga: Kali kedua Trump dimakzulkan, 10 "Republikan" menyetujui


Republik tak lagi padu

Namun situasi terus berubah bahkan McConnell berbalik mengulur-ulur jadwal sidang pemakzulan, selain kian banyak saja senator Republik yang menentang pemakzulan karena dianggap sama dengan bunuh diri politik.

“Saya kira pemakzulan ini kontraproduktif,” kata Senator Marco Rubio dari Florida. Sedangkan Senator Tom Cotton menyatakan Senat secara konstitusional tak berwenang menyidangkan mantan presiden.

Kubu Demokrat membantah argumen itu dengan menunjuk pemakzulan menteri perang pada 1876 ketika sang menteri sudah mengundurkan diri. Demokrat juga menyatakan adalah penting membuat perhitungan terhadap pendudukan gedung wakil rakyat Capitol yang pertama kali terjadi sejak Perang Saudara 1812, oleh para perusuh yang dihasut Trump ketika suara Electoral College tengah dihitung guna disertifikasi.

Senator-senator Republik yang mendukung pemakzulan seperti Mitt Romney menilai pemakzulan adalah langkah tepat karena Trump telah melakukan tindakan yang bisa dimakzulkan, sedangkan Senator Chris Coons menilai pemakzulan kedua ini sebagai kesempatan untuk menyingkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada 6 Januari itu.

Fakta baru kemudian muncul dari mantan menteri pertahanan Christopher Miller yang mengaku diperintahkan Trump agar menerjunkan pasukan dalam jumlah banyak ke Capitol, padahal yang diinginkan Miller dan pembantu-pembantu Trump saat itu adalah meminta pendukungnya tidak datang ke Capitol pada 6 Januari itu.

Miller merasa Trump merancang keadaan untuk menggagalkan sertifikasi kemenangan Joe Biden. Dan ini melanggar hukum.

Senator-senator Republik pro-pemakzulan juga khawatir Trump akan terus mencederai partainya jika saluran dia ke Republik tidak segera ditutup, apalagi banyak tindakan Trump dianggap mereka tidak konstitusional sehingga membahayakan negara.

Sedangkan kelompok kemapanan di Republik berharap Trump dinyatakan bersalah sehingga tak bisa lagi mengikuti kontes politik sehingga Republik terbebas dari pengaruh Trump dan mengajukan calon lain empat tahun nanti.

Namun demikian mereka menyadari Trump tetap terpopuler di kalangan pemilih Republik. Jajak pendapat NBC sendiri menunjukkan tujuh dari setiap delapan pemilih Republik tetap mendukung Trump.

Selain itu Trump juga menjadi vote-getter pada pemilu sela 2022 ketika semua anggota DPR menghadapi pemilu lagi.

Pemilu sela atau midterm-election diadakan pada paruh pertama masa kekuasaan presiden AS untuk memilih kembali seluruh anggota DPR, dan juga 33 atau 34 dari total 100 anggota Senat, serta 36 gubernur dari total 50 gubernur di AS.

Anggota Senat dipilih setiap enam tahun sekali, sedangkan seluruh anggota DPR dipilih setiap dua tahun sekali.

Baca juga: Kubu Demokrat pertimbangkan untuk memakzulkan Trump


Partai baru

 Para wakil rakyat yang pro-pemakzulan, termasuk 10 anggota DPR yang di antaranya yang terkenal Liz Chenney, putri mantan wakil presiden Dick Cheney, menghadapi ancaman dari sejawatnya di Republik. Ancaman juga dialamatkan kepada kubu Demokrat.

Senator John Cornyn misalnya, memperingatkan jika pemilu sela 2022 ternyata Republik balik menguasai Senat dan DPR, maka Republik akan memakzulkan mantan presiden AS dari Demokrat. Sedangkan senator Rand Paul dari Kentucky mengingatkan sejawatnya di Republik bahwa jika Senat sampai menyatakan Trump bersalah, maka sepertiga anggota Senat dari Republik akan ramai-ramai menggembosi partai itu.

Trump tahu semua skenario itu. Kekayaannya yang masih melimpah juga masih bisa digunakan untuk menggembosi politisi-politisi Republik yang menentang dirinya, terutama menjelang pemilu sela 2022 sehingga mereka tak terpilih lagi.

Jika pun itu tak bisa dilakukan, Trump mengindikasikan untuk membentuk partai baru, Partai Patriot atau juga Partai MAGA (Make America Great Again), yang akan menggerogoti suara Republik karena Trump memiliki modal 74 juta suara yang memilihnya pada pemilu November silam. Trump menggunakan ancaman partai baru itu untuk menekan senator-senator Republik agar menghentikan sidang pemakzulan keduanya itu.

Trump percaya diri melakukan semua itu karena didukung mayoritas anggota DPR dan Senat dari Republik, selain juga masih menjadi pilihan utama puluhan juta pemilih Republik. Sebaliknya Republik belum menemukan tokoh sepopuler Trump yang daya tarik dan daya jualnya tetap tinggi di kalangan hampir separuh penduduk AS.

Namun sebagian elite Republik meyakini Trump tidak serius mendirikan partai baru, sebaliknya kemungkinan besar presiden ke-45 AS itu akan tetap memakai kendaraan Partai Republik seperti dia lakukan pada 2016.

Meskipun demikian, Trump belum tentu mencalonkan diri lagi karena apa yang akan dilakukannya nanti tergantung kepada bagaimana dia diperlakukan selama pemakzulan kedua dan pada seberapa jauh pemakzulan itu mediskualifikasinya dari arena politik.

Trump juga akan disibukkan oleh rangkaian kasus hukum, mulai kasus suap dalam skandal melibatkan bintang film dewasa sampai kasus penggelapan pajak, dan banyak lagi. Waktu Trump akan disibukkan menghadapi semua gugatan itu.

Tetapi jika Biden tak mampu memperbaiki keadaan negara, maka Trump bisa saja muncul lagi bersama partai baru pada Pemilu 2024 atau tetap bersama Republik jika pemakzulan kedua nanti tak memvonis Trump bersalah dalam kerusuhan 6 Januari.

Baca juga: Senat AS bebaskan Trump dari dakwaan pemakzulan

Oleh Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Lolos dari sidang pemakzulan, ancaman pidana mengintai Trump

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar