Kemarin kasus COVID tembus satu juta, Presiden gelar rapat terbatas

Kemarin kasus COVID tembus satu juta, Presiden gelar rapat terbatas

Ilustrasi - Petugas kesehatan mengambil sampel cairan saluran nafas pegawai dalam pemeriksaan COVID-19 di Kantor Dinas Kesehatan Boyolali, Jawa Tengah, Senin (25/1/2021). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Pada Selasa (26/1) jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia tembus satu juta dan Presiden Joko Widodo segera menggelar rapat terbatas untuk membahas pengendalian penularan virus corona.

Selain itu ada warta mengenai penanganan dampak gempa di Sulawesi Barat dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang bisa disimak kembali dalam rangkuman berita berikut.

Kasus COVID-19 tembus angka satu juta

Jumlah akumulatif kasus COVID-19 yang dilaporkan ke Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per Selasa pukul 12.00 WIB mencapai 1.012.350, bertambah 13.094 dari hari sebelumnya.

Presiden gelar ratas bahas pengendalian COVID-19

Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas pengendalian COVID-19 setelah kasus infeksi virus corona menembus angka satu juta.


Menkes kemukakan dua cara tekan penularan COVID-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengemukakan dua cara yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk menekan penularan COVID-19 di Indonesia. "Ada dua hal yang harus dikerjakan, kerja keras, sangat keras, dan ekstra keras bersama-sama," katanya.

Satgas: Vaksinasi penting untuk turunkan penularan COVID-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan vaksinasi COVID-19 penting dilakukan untuk menimbulkan kekebalan kelompok guna menekan penularan COVID-19. "Kekebalan kelompok ini sangat penting untuk menurunkan risiko terjadinya wabah ini, jadi agar wabahnya cepat selesai," kata Reisa.

BNPB targetkan penanganan dampak gempa Sulawesi Barat selesai enam bulan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, bisa selesai dalam enam bulan. "Proses pendataan dan administrasi kami targetkan selesai hingga Februari 2021. Mudah-mudahan dari Februari sampai Juli 2021 sudah tidak ada lagi pengungsian," kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai.

 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Embargo vaksin, Pemerintah hati-hati atur laju penyuntikan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar