Anggota DPR: Alokasikan pos infrastruktur pelabuhan perikanan ke KKP

Anggota DPR: Alokasikan pos infrastruktur pelabuhan perikanan ke KKP

Ilustrasi - Nelayan membawa ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Lampulo, Banda Aceh. ANTARA/Khalis

Kewajiban atau tugas KKP adalah membina pelabuhan perikanan yang ironisnya anggarannya tidak di KKP
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus menyatakan, anggaran yang ada di dalam pemerintah terkait pembangunan dan pembenahan infrastruktur pelabuhan perikanan seharusnya dialihkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kewajiban atau tugas KKP adalah membina pelabuhan perikanan yang ironisnya anggarannya tidak di KKP," katanya di Jakarta, Rabu.

Ichsan mengungkapkan, hal itu telah terjadi dari 2014, ketika diputuskan bahwa anggaran infrastruktur pelabuhan perikanan dialihkan ke Kementerian PUPR.

Namun, menurut dia, hal tersebut ternyata tidak terlalu membantu program revitalisasi dalam pelabuhan perikanan karena dapat dilihat kondisi pelabuhan perikanan di sejumlah daerah.

Baca juga: KKP ajak masyarakat rawat pelabuhan perikanan rapi dan bersih

Ia berpendapat bahwa percuma bila Menteri Kelautan dan Perikanan bertekad mengelola sektor perikanan tangkap bila pelabuhan perikanannya saja tidak diperbaiki dan dibenahi dengan benar.

Apalagi, Ichsan juga berpendapat bahwa pembenahan pelabuhan perikanan termasuk dengan sistem pengelolaannya akan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan.

Sebelumnya, Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ayodhia GL Kalake mengatakan pandemi COVID-19 telah menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Ia mengatakan hambatan terjadi dalam hal pelaksanaan proyek akibat pembatasan-pembatasan yang mengurangi ruang gerak pembangunan proyek infrastruktur.

"Kami mencoba mengidentifikasi, dari berbagai proyek itu (ada hambatan) dalam hal pelaksanaannya. Karena terjadi pembatasan yang mengurangi ruang gerak pembangunan di mana pekerja dibatasi. Kita agak dilema, mau menegakkan konsep padat karya dan menggerakkan masyarakat, tapi juga kita dibatasi protokol kesehatan yang harus dipenuhi," katanya.

Meski terhambat, Ayodhia memastikan semua proyek tetap berjalan. Ia juga menyebutkan sejumlah proyek infrastruktur yang telah berhasil direalisasikan meski sedikit mundur, salah satunya Pelabuhan Patimban yang baru di-soft launching pada 20 Desember 2020.

Baca juga: Babel anggarkan Rp30 miliar bangun 20 pelabuhan perikanan
Baca juga: Menteri KKP janji perbaiki pelabuhan perikanan Pengambengan Bali

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

RI dapat hibah Rp 704 Miliar dari Jepang untuk bangun sentra perikanan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar