Artikel

BUMDes penggerak ekonomi masyarakat desa di Batanghari

Oleh Muhammad Hanapi

BUMDes penggerak ekonomi masyarakat desa di Batanghari

Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi memproduksi pakan ikan, Rabu (27/1/2021). BUMDes penggerakan pereknomian masyarakat di desa. (Antara/Muhamad Hanapi)

Jambi (ANTARA) - Sejak tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi telah mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 110 desa yang terdapat di daerah itu, alhasil pada tahun 2018 seluruh desa secara kelembagaan telah membentuk BUMDes.

BUMDes yang dibentuk setiap desa bergerak di bidang yang berbeda. Meski demikian juga terdapat BUMDes di dua atau tiga desa yang bergerak di bidang yang sama. Karena masing masing desa membentuk kelembagaan BUMDes tersebut sesuai dengan potensi desa yang dimiliki.

"Sejak tahun 2018 secara kelembagaan sudah terbentuk BUMDes di seluruh desa di Batanghari," kata Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Batanghari Akmal di Batanghari, Kamis.

Ada BUMDes yang bergerak di bidang pertanian, budidaya ikan, peternakan, DO batu bara hingga perkoperasian. BUMDes tersebut diharapkan mampu menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat di desa.

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah khususnya di Kabupaten Batanghari untuk dibenahi yakni hilirisasi dari setiap usaha yang digeluti oleh masyarakat di daerah itu.

Karena itu, BUMDes hadir untuk memfasilitasi kendala tersebut, meskipun masih dalam skala dan lingkup yang kecil, yakni dalam lingkup pemerintah desa.

Salah satu contoh yakni BUMDes yang dalam proses pengoperasian di Desa Danau Embat, Kabupaten Batanghari. Pada tahun 2020 Pemerintah Desa setempat membangun pasar rakyat menggunakan Dana Desa (DD). Dan pada tahun 2021 ini, Pasar Rakyat tersebut akan mulai dioperasikan dan pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes.

Selama ini di desa tersebut tidak terdapat pasar rakyat. Masyarakat itu harus pergi ke ibu kota kecamatan untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari sandang, pangan dan papan.

Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang dibangunnya pasar rakyat tersebut. Sebagian besar masyarakat merupakan petani, mulai dari petani sayuran hingga petani perkebunan.

Hadirnya pasar rakyat tersebut diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat menjual hasil perkebunannya.
​​​​​​​
Selain itu, di Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari juga terdapat BUMDes yang sangat membantu masyarakat desa. Yakni BUMDes Barokah, yang bergerak di bidang perikanan.

BUMDes tersebut berdiri pada tahun 2018, dan mulai beroperasi pada tahun 2019. BUMDes tersebut menyediakan pakan ikan bagi masyarakat yang membudidayakan ikan. Dan masyarakat dapat membayar pakan ikan tersebut setelah panen ikan dilaksanakan.

"Polanya kerja sama, BUMDes menyediakan pakan ikan dan setelah pembudidaya panen, baru dilakukan bagi hasil," kata Sekretaris Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari Abdul Munif.

Jika BUMDes tersebut lebih diefektifkan maka BUMDes tersebut akan mampu menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat, sebab BUMDes tersebut bergerak dan melekat di tengah masyarakat.

Pengefektifan

Di masa pandemi COVID-19 saat ini, BUMDes menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Desa untuk menggerakkan perekonomian. Jika Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes mampu mengefektifkan kegiatan di BUMDes maka perekonomian masyarakat tidak akan terkendala meskipun dalam masa pandemi COVID-19.

Salah satu contoh yakni BUMDes Barokah di Desa Teluk Ketapang tersebut, meski dalam pandemi COVID-19 BUMDes tersebut tetap berjalan karena pandemi menjadi kesempatan untuk mereka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di tahun 2020, BUMDes Barokah tersebut mendapatkan bantuan mesin pembuat pakan ikan dari kerja sama dengan Universitas Jambi (Unja). Bantuan dan kerja sama tersebut terjalin karena usaha yang di geluti BUMDes tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Tidak hanya mendapatkan bantuan mesin pembuat pakan ikan, namun turut dilakukan pembinaan terhadap pengelola BUMDes bagaimana cara menghasilkan pakan ikan yang memiliki kualitas yang baik. Sehingga nutrisi pakan ikan yang diproduksi oleh BUMDes tersebut sama bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan pakan ikan yang diproduksi oleh perusahaan pembuat pakan ikan.

Jika BUMDes tersebut lebih diefektifkan maka akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan Pemerintah Desa turut merasakan dampak yang positif tersebut.

Terkendala SDM

Namun, tidak semua BUMDes berjalan dengan baik. Salah satu faktornya yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola BUMDes di daerah itu terbatas.

"Tidak semua desa memiliki SDM yang mumpuni mengelola BUMDes. Pengelola BUMDes tersebut harus memiliki jiwa wirausaha, sehingga perlu dilakukan pembinaan," kata Akmal.

Pendamping Desa di Kecamatan Pemayung, Yetty menjelaskan tidak semua BUMDes di Kecamatan Pemayung berjalan dengan baik. Beberapa BUMDes di Kecamatan Pemayung ada yang berhenti beroperasi karena terkendala SDM.

Ada juga pengurus BUMDes yang mengundurkan diri karena gesekan sosial.

Selain perlunya pembinaan terhadap pengelola BUMDes, perlu juga dilakukan pembinaan terhadap pola pikir masyarakat di desa. Sebab pengelola BUMDes tersebut tidak menerima insentif dari Pemerintah Desa.

Namun insentif yang diterima pengelola BUMDes bersumber dari pendapatan dari usaha yang dijalankan BUMDes tersebut. Jika BUMDes tidak berjalan dengan baik, maka insentif yang diterima oleh pengelola juga tidak maksimal.


​​​​​​​Intervensi Pemda

Selain itu, perlu intervensi dari Pemerintah Daerah agar BUMDes tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif. Sebab tanpa intervensi dari Pemerintah cukup sulit BUMDes dapat berkembang dengan cepat.

Salah satu intervensi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yakni dalam hal kebijakan.

Di Kabupaten Batanghari terdapat desa penghasil beras, yakni desa Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Desa Senaning dan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung. Di desa tersebut terdapat BUMDes yang mengelola produksi padi dari petani di desa setempat.

Agar BUMDes dapat berkembang dengan pesat, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan agar produksi padi yang dikelola BUMDes tersebut dapat terjual dengan cepat. Salah satu kebijakannya yakni mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu membeli beras tersebut.

Kebijakan tersebut akan sangat menguntungkan BUMDes dan ASN. Di mana beras yang dikelola BUMDes cepat habis dan masyarakat atau ASN juga mendapat beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Sementara dari segi kualitas beras yang diproduksi masyarakat di desa tersebut masuk dalam kategori kualitas baik.

Intervensi semacam itu perlu dilakukan Pemerintah daerah, tidak hanya pada sektor pertanian, pada sektor lainnya juga perlu campur tangan pemerintah daerah.

Hilirisasi

BUMDes yang ada di daerah tersebut diharapkan mampu menciptakan hilirisasi terhadap setiap produk yang dihasilkan oleh masyarakat, baik itu produk pertanian, perkebunan, kerajinan dan produk produk lainnya.

Pada umumnya hilirisasi menjadi kendala masyarakat di Batanghari dalam memproduksi sesuatu, baik itu di bidang pertanian, kerajinan dan bidang lainnya.

Jika BUMDes mampu menciptakan hilirisasi dari setiap produk yang dihasilkan masyarakat, maka perekonomian masyarakat desa akan berjalan dengan baik.

Masyarakat menjadi hulu dari setiap produksi yang digeluti dan BUMDes menjadi hilirisasi dari setiap produk yang dihasilkan masyarakat. Kesinambungan tersebut yang harus di ciptakan oleh BUMDes di tiap tiap desa.

Sebab sektor permodalan bukanlah kendala utama. Saat hendak memproduksi sesuatu, baik itu di bidang pertanian dan bidang lainnya, yang menjadi fokus yakni hilirisasi dari setiap produk yang dihasilkan.

Diharapkan BUMDEes mampu menjadi hilirisasi dari setiap produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
Baca juga: BUMDes, gali potensi ekonomi dan pemberdayaan komunitas perempuan
Baca juga: Kampus Merdeka dan Kedaireka bantu revitalisasi Bumdes

 

Oleh Muhammad Hanapi
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Mendes PDTT ingatkan BUMDes menjadi pendorong usaha masyarakat 

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar