PM Johnson menuju Skotlandia di tengah kekhawatiran pecahnya Inggris

PM Johnson menuju Skotlandia di tengah kekhawatiran pecahnya Inggris

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara di 10 Downing Street, London, Inggris, 22/1/2021, soal penanganan virus corona. ANTARA/Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo/tm

London (ANTARA) - Perdana Menteri Boris Johnson bersiap mengunjungi Skotlandia pada Kamis di tengah kekhawatiran akan perpecahan Inggris Raya dan mengatakan pengalaman pandemi COVID-19 menekankan manfaat pentingnya menjadi bagian dari Inggris  .

Johnson mengunjungi Skotlandia untuk menghadapi dukungan yang semakin besar bagi referendum kemerdekaan Skotlandia dari Inggris Raya.

Ikatan yang menyatukan Inggris Raya telah sangat renggang selama lima tahun terakhir akibat pemisahan Inggris dari Uni Eropa (Brexit), cara penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah, dan seruan berulang kali oleh Partai Nasional Skotlandia agar referendum baru diselenggarakan tentang kemerdekaan.

Menjelang kunjungannya, Johnson mengatakan bahwa Skotlandia sebagai bagian dari Inggris memperoleh akses ke vaksin virus corona yang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan vaksin-vaksin itu dikelola oleh angkatan bersenjata bersama mereka, yang menciptakan 80 pusat vaksinasi baru di Skotlandia.

"Kita telah bersatu untuk mengalahkan virus. Kerja sama timbal balik di seluruh Inggris selama pandemi ini persis seperti yang diharapkan masyarakat Skotlandia dan itulah yang menjadi fokus saya," kata Johnson.

Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon pada Rabu (27/1) mengkritik rencana perjalanan Johnson ke Skotlandia. Sturgeon mempertanyakan apakah alasan kunjungan Johnson "benar-benar penting" dan berpendapat bahwa langkah itu memberikan contoh yang buruk bagi publik.

Sturgeon, yang menjalankan pemerintahan semiotonom Skotlandia, berharap kekuatan Partai Nasional Skotlandia pimpinannya pada pemilihan parlemen yang dilimpahkan di negara itu pada Mei akan memberinya mandat untuk mengadakan referendum kedua.

Jika Skotlandia memilih untuk merdeka, itu berarti Inggris Raya akan kehilangan sekitar sepertiga dari daratannya dan hampir sepersepuluh populasinya dan saat negara ekonomi terbesar keenam di dunia itu bergulat dengan dampak Brexit.

Johnson, yang mungkin harus menyetujui referendum baru, mengatakan bahwa tidak perlu ada pemungutan suara baru setelah kemerdekaan itu sendiri ditolak oleh para pemilih di Skotlandia pada 2014.

Skotlandia dalam referendum tahun 2014 memilih menentang kemerdekaan dengan persentase 55 berbanding 45 persen.

Namun, mayoritas orang Skotlandia juga mendukung Inggris untuk tetap bergabung dalam Uni Eropa pada pemungutan suara Brexit 2016.

Keadaan itu memicu para nasionalis Skotlandia menuntut penyelenggaraan pemungutan suara baru untuk kemerdekaan setelah Inggris Raya secara keseluruhan memilih untuk keluar dari Uni Eropa.

Sumber: Reuters

Baca juga: Mantan PM: Inggris bisa jadi 'negara gagal' tanpa reformasi

Baca juga: Inggris perpanjang kewenangan penguncian COVID hingga 17 Juli

Baca juga: PM Johnson: Masa sulit akan datang karena varian baru COVID-19


 

Jepang dan Inggris teken kesepakatan perdagangan bebas pasca-Brexit

Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar