Permohonan sengketa hasil Pilkada Bandarlampung 2020 dicabut

Permohonan sengketa hasil Pilkada Bandarlampung 2020 dicabut

Dokumentasi - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung nomor urut 3, Eva Dwiana-Deddy Amarullah saat memberikan keterangan usai dinyatakan menang berdasarkan rekapitulasi suara oleh KPU Bandarlampung, Selasa (15/12/2020). ANTARA/Dian Hadiyatna.

Adapun penarikan permohonan tersebut adalah benar, Yang Mulia
Jakarta (ANTARA) - Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Bandarlampung 2020 yang diajukan oleh pasangan calon wali kota-wakil wali kota Muhammad Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Wibowo dicabut.

Dalam sidang sengketa Pilkada 2020, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, yang disiarkan secara daring, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta klarifikasi dari kuasa hukum pemohon terkait surat penarikan permohonan yang diajukan pada 8 Januari 2020.

"Adapun penarikan permohonan tersebut adalah benar, Yang Mulia. Artinya prinsipal kami meminta kami menarik permohonan di Mahkamah Konstitusi," ujar kuasa hukum pemohon Ahmad Handoko.

Dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pasangan nomor urut 2, Muhammad Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Wibowo meminta pembatalan keputusan KPU Bandarlampung yang menetapkan perolehan suara pasangan nomor urut 3, Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebanyak 249.241 suara, pasangan Muhammad Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Wibowo 93.280 suara, dan pasangan nomor urut 1, Rycko Menoza-Johan Sulaiman 92.428 suara.

Menurut pemohon, terjadi dugaan penggelembungan suara untuk pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah, sehingga terjadi perbedaan perolehan suara yang signifikan.

Pelanggaran yang dilakukan Eva Dwiana-Deddy Amarullah selanjutnya yang didalilkan pemohon adalah pengerahan perangkat Pemerintah Kota Bandarlampung dari lurah, camat, ketua RT hingga Linmas untuk mengampanyekan pasangan itu, dan penggunaan APBD Bandarlampung dalam upaya pemenangan.

Diduga APBD digunakan dalam bentuk pemberian bantuan sembako yang dikemas sebagai bantuan COVID-19, pemberian insentif, dan bantuan lainnya.

Pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah pun disebut melakukan politik uang pada masa kampanye dan masa tenang hingga menjelang pemungutan suara di beberapa kelurahan.

Adapun sebelumnya Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga KPU Bandarlampung mengeluarkan keputusan mendiskualifikasi pasangan itu.

Kemudian pasangan itu mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan keputusan KPU Bandarlampung dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
Baca juga: Kuasa hukum Eva-Deddy harap KPU segera laksanakan putusan MA
Baca juga: KPU Bandarlampung belum dapat salinan putusan MA
Baca juga: Tim Eva-Deddy bersyukur MA menangkan gugatan atas Bawaslu-KPU

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar