Humas PN Medan Immanuel Tarigan ketika dikonfirmasi di Medan, Sabtu, membenarkan telah mengirimkan PK Tipikor mantan Wali kota Medan itu ke MA.
Ia menyebutkan pengiriman berkas perkara PK Tengku Dzulmi Eldin ke MA, dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Desember 2020.
Baca juga: Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin divonis enam tahun
"Permohonan PK yang diajukan mantan Wali kota Medan Tengku Dzulmi Eldin melalui Penasihat Hukumnya Junaidi Matondang," ujar Immanuel.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan telah menghukum enam tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin.
"Terdakwa Dzulmi Eldin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menerima suap secara bersama-sama terkait proyek dan jabatan," kata Ketua Majelis Hakim Abdul Azis saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (11/6).
Baca juga: KPK lakukan rekonstruksi kasus suap Wali Kota Medan non-aktif
Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bebas dari korupsi.
Terdakwa bersama Samsul Fitri selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan menerima suap sebesar Rp2,155 miliar dengan maksud agar tetap mempertahankan para kepala OPD/pejabat eselon II lainnya dalam jabatannya masing-masing di Pemkot Medan.
Baca juga: KPK panggil dua saksi kasus suap Wali Kota Medan nonaktif
Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
