Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menganggarkan Rp2,50 triliun untuk program rumah swadaya sebanyak 114.900 unit pada tahun ini.

"Untuk rumah swadaya dianggarkan sebesar Rp2,50 triliun guna memenuhi 114.900 unit," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.

Menurut Khalawi, total pembangunan 114.900 unit rumah swadaya pada 2021 tersebut, terdiri dari peningkatan kualitas 114.000 unit dan 900 unit rumah swadaya di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Program Rumah Swadaya merupakan program yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan tidak tetap atau non fixed income, kemudian juga untuk pengembangan dan pembangunan sarana hunian pendukung pariwisata.

Hingga 27 Januari 2021, Kementerian PUPR telah membangun 4.679 unit rumah swadaya di lima KSPN yakni KSPN Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.

Dalam paparannya, Dirjen Perumahan Khalawi juga menambahkan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum pada tahun ini sebesar Rp406 miliar untuk 40.000 unit.

Sedangkan alokasi anggaran bagi program pembangunan Rumah Khusus pada tahun ini sebesar Rp606 triliun untuk 2.423 unit.

Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR sendiri pada tahun anggaran 2021 memperoleh pagu total sebesar Rp8,09 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Ditjen Penyediaan Perumahan mengalokasikan sebagian besar anggaran bagi pembangunan rumah susun sebanyak 9.799 unit dengan anggaran sebesar Rp4,16 triliun.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2021