Politik kemarin, Gubernur NTT sembuh COVID-19 hingga soal Demokrat

Politik kemarin, Gubernur NTT sembuh COVID-19 hingga soal Demokrat

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. ANTARA/HO-KSP.

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin (Senin, 1/2) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, yakni Gubernur NTT kembali berkantor setelah sembuh dari COVID-19 hingga isu pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Gubernur NTT kembali berkantor usai sembuh dari COVID-19

Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B Laiskodat, Senin, kembali berkantor di Kantor Gubernur NTT, Jalan El Tari, Kupang, setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19.

"Saya tidak ada rasa apa-apa selama menjalani isolasi mandiri selama sembilan hari di Rumah Sakit setelah itu keluar," katanya kepada wartawan saat ditemui di halaman Kantor Gubernur NTT.

Selengkapnya di sini

MK gelar sidang lanjutan 22 perkara sengketa hasil pilkada

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan untuk 22 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan agenda mendengar keterangan KPU, pihak terkait dan Bawaslu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin.

Sidang digelar dalam tiga panel, yakni Panel 1 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan didampingi Wahiduddin Adams serta Enny Nurbaningsih memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Sijunjung dan Solok.

Selengkapnya di sini

AHY berkirim surat ke Presiden soal gerakan pengambilalihan paksa PD

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat ke Presiden Joko Widodo soal adanya dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

AHY sebut ada gerakan pengambilalihan paksa pimpinan Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Moeldoko tanggapi isu pengambilalihan paksa kepemimpinan Demokrat

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi isu pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan pihak Istana Kepresidenan dan membuat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengirimkan surat kepada Presiden.

"Sebenarnya saya masih 'diem-diem' aja sih, karena saya tidak perlu reaktif dalam hal ini," ujar Moeldoko saat memberikan keterangan pers virtual di Jakarta, Senin malam.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Mahfud sebut polemik Demokrat belum dapat dianggap KLB

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar