Dia menjelaskan, Piagam ASEAN itu antara lain komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia menilai perselisihan terkait pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada.
“Turut prihatin atas perkembangan dinamika politik di Myanmar. Kita desak agar Myanmar kembali mengedepankan prinsip-prinsip 'ASEAN Charter' (Piagam ASEAN) serta mengembalikan nilai-nilai demokrasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kudeta adalah langkah yang tidak sesuai dalam semangat membangun bangsa manapun," kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, walaupun ada kesepahaman non-intervensi antara negara ASEAN, kejadian kudeta di Myanmar bukan langkah yang dapat dibenarkan dan diharapkan kondisi politik domestik di Myanmar dapat kembali pulih sesuai norma-norma dan mekanisme demokrasi.
Baca juga: Biden ancam terapkan sanksi AS atas kudeta Myanmar
Baca juga: Kudeta Myanmar akan kurangi minat investasi perusahaan AS dan Barat
Dia juga mendesak Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) agar aktif memantau perkembangan politik di Myanmar serta membangun jalur komunikasi dalam melindungi masyarakat Indonesia di Myanmar.
"Saya harap masyarakat Indonesia di Myanmar tetap tenang dan menunggu instruksi Kemlu. Kemlu harus segera membangun jalur komunikasi darurat dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan Indonesia di Myanmar khususnya keamanan WNI," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Golkar itu berharap agar situasi politik di Myanmar tidak berkembang menjadi permasalahan geopolitik baru di dunia.
Dia menilai, Indonesia perlu memerankan peran dalam menjaga agar tetap solid dalam diskursus politik global, khususnya yang sedang berkembang di Laut China Selatan.
"Di saat yang sama, dunia internasional perlu menahan diri dan mengedepankan dialog. Namun yang terpenting saat ini agar ASEAN tetap solid, maka Indonesia perlu mengambil inisiatif dalam menjaga keutuhan ASEAN," tutur-nya.
Baca juga: Guru Besar UI minta Indonesia menahan diri tanggapi isu kudeta Myanmar
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
