Jepang bantu Rp704 miliar sentra kelautan di enam pulau terluar

Jepang bantu Rp704 miliar sentra kelautan di enam pulau terluar

Kapal nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. ANTARA/Natisha Andarningtyas.

Pembangunan tahap kedua diharapkan selesai tahun 2024
Jakarta (ANTARA) - Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) memberikan dukungan pendanaan hibah sebesar Rp704 miliar untuk pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam pulau terluar di wilayah Republik Indonesia.

"Telah ditandatangani grant (hibah) tahap kedua antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Jadi negara Indonesia melalui KKP mendapatkan hibah sebesar 5,5 miliar yen atau setara Rp704 miliar," kata Sekjen KKP Antam Novambar dalam acara penandatanganan perjanjian hibah untuk program PPKT tahap kedua di Kantor KKP, Jakarta, Selasa.

Antam mengemukakan hibah ini tanpa ikatan berarti tidak dibayar dengan dicicil seperti utang, dan baru pertama kalinya ditransfer langsung ke KKP. Biasanya hibah melalui Kemenkeu.

Sekjen KKP juga mengungkapkan keenam wilayah itu adalah Natuna, Morotai, Sabang, Saumlaku, Moa, dan Biak, ditentukan bersama-sama oleh pihak JICA atau Jepang dan juga pihak KKP Indonesia.

"Terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah Jepang atas kerjasama melalui bantuan hibah langsung bagi pembangunan di 6 lokasi SKPT. SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir, utamanya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan, yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal berbasis perikanan," ucapnya.

Hibah tersebut efektif sampai dengan pembangunan fisik selesai. Sejak hibah tahap pertama ditandatangani pada 31 Juli 2018, sudah banyak capaian yang dilakukan oleh KKP.

Antam memaparkan pada hibah tahap pertama, banyak capaian yang telah dilaksanakan seperti pengadaan konsultan manajemen, konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, konsultan lingkungan, pengadaan kontraktor, dan juga pelaksanaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di Biak.

"Pembangunan tahap kedua diharapkan selesai tahun 2024," ujarnya.

Setelah dilaksanakan penandatanganan perjanjian hibah tahap kedua ini, KKP akan menindaklanjuti dengan melakukan proses registrasi hibah dan izin pembukaan rekening hibah tahap kedua ke Kementerian Keuangan.

Antam mengutarakan harapannya agar proses pembangunan di enam lokasi SKPT dapat segera direalisasikan secara akuntabel dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan negara.

Sementara itu, Chief Representative of JICA Indonesia Shigenori Ogawa mengatakan program hibah ini bertujuan mendorong pertumbuhan industri perikanan lokal.

Nantinya, menurut Shigenori Ogawa, nelayan skala kecil dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas cold storage dan fasilitas produksi es.

"Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada stimulasi industri perikanan lokal dan peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir melalui nilai tambah yang lebih tinggi pada produk perikanan dan distribusi produk yang lebih baik di luar pulau," ujarnya.

Seperti diketahui, kerja sama antara JICA dan Pemerintah Indonesia di bidang kelautan sudah lama terjalin lebih dari 40 tahun. Salah satu yang menonjol dalam sektor perikanan adalah kerja sama terkait pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta.


Baca juga: Jepang - Korea bantu Indonesia desain ulang sentra perikanan di Natuna
Baca juga: KKP: Sentra Kelautan Mimika sukses gerakkan ekonomi nelayan Papua

Baca juga: Pemerintah perlu jadikan Sebatik model sentra perikanan perbatasan

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menlu RI dan Menlu Jepang bahas investasi di Natuna

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar