Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menjalankan lima strategi untuk memaksimalkan pemanfaatan bonus demografi, yang mencakup program intervensi di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam sambutannya pada acara webinar di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa bonus demografi berupa melimpahnya jumlah penduduk usia produktif harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

"Ini merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas sekaligus meningkatkan pendapatan dan daya saing terhadap negara lain," katanya Muhadjir dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo.

Muhadjir mengatakan bahwa saat ini penduduk didominasi oleh generasi Z (sebutan untuk generasi yang lahir tahun 1998 sampai 2010) dan generasi milenial (sebutan untuk generasi yang lahir tahun 1980 sampai 2000-an).

Generasi Z dan generasi milenial yang kini mencakup 53,81 persen dari total penduduk, ia mengatakan, akan berperan penting bagi kemajuan Indonesia.

"Karena generasi ini yang sedang dan akan menjadi aktor pembangunan untuk Indonesia emas tahun 2045," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan bahwa strategi pertama pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan bonus demografi adalah meningkatkan kualitas penduduk melalui intervensi kesehatan dan pendidikan.

Intervensi kesehatan dilakukan sejak anak masih berada dalam kandungan ibu. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan program intervensi gizi pada ibu hamil, 1.000 hari pertama kehidupan anak, dan balita.

Program intervensi di bidang kesehatan juga mencakup pemantauan tumbuh kembang anak dan revitalisasi Posyandu menggunakan dana desa. 

Selain itu, menurut Muhadjir, pemerintah memprioritaskan program pendidikan pada anak usia dini dan pendidikan karakter.

Muhadjir mengemukakan bahwa strategi kedua pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi adalah meningkatkan kualitas penduduk dengan memastikan anak-anak menjalani pendidikan minimal selama 12 tahun. 

"Fase kedua dilakukan dengan upaya pemerataan akses pendidikan, melalui wajib bejalar 12 tahun, didukung dengan program Kartu Indonesia Pintar, BOS sekolah, revitalisasi kurikulum, serta akreditasi SMK," katanya.

Strategi pemanfaatan bonus demografi yang ketiga, ia menjelaskan, mencakup peningkatan akses lulusan sekolah menengah atas dan sekolah yang sederajat untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi dengan program KIP Kuliah serta revitalisasi perguruan tinggi berbasis vokasi untuk membentuk tenaga siap kerja.

Strategi keempat pemerintah, ia melanjutkan, meliputi upaya untuk membantu lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan melalui program Kartu Prakerja dan menjalankan program pendidikan pranikah.

Muhadjir mengatakan bahwa strategi pemerintah berikutnya adalah memberikan pelindungan sosial, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan untuk mewujudkan kesejahteraan warga lanjut usia.

Ia mengemukakan bahwa pandemi COVID-19 yang berdampak berbagai aspek kehidupan menimbulkan tantangan-tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan strategi untuk memaksimalkan pemanfaatan bonus demografi.

Kolaborasi, koordinasi, sinkronisasi kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, menurut dia, menjadi penting untuk memastikan program-program peningkatan kualitas penduduk berjalan baik pada masa pandemi seperti sekarang.

Baca juga:
Kepala BKKBN: Kualitas SDM pengaruhi transformasi bonus demografi
Kemenkes: Kebiasaan merokok generasi muda ancam bonus demografi

 

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2021