Dinkes Mimika sampaikan pengadaan vaksin mandiri Freeport ke Menkes

Dinkes Mimika sampaikan pengadaan vaksin mandiri Freeport ke Menkes

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynold Ubra usai mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua di Puskesmas Jile Yale SP3, Timika, Jumat (5/2/2021) (ANTARA/Evarianus Supar)

Timika (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua telah menyampaikan usulan pengadaan vaksin COVID-19 secara mandiri PT Freeport Indonesia kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Kami sudah melaporkan ke Menteri Kesehatan pada 22 Januari lalu. Yang jelas langkah yang diambil oleh manajemen PT Freeport Indonesia untuk melakukan vaksinasi mandiri seluruh karyawannya sangat positif. Kami masih menunggu petunjuk lanjut, baik dari Kemenkes maupun dari Dinkes Provinsi Papua," kata Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra di Timika, Sabtu.

Ia menyebut usulan pengadaan Vaksin Sinovac secara mandiri PT Freeport Indonesia itu masih akan dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah mengingat kebutuhan vaksin tersebut cukup besar.

Saat ini, kata Reynold, pemerintah masih memprioritaskan pendistribusian Vaksin Sinovac ke semua daerah untuk kebutuhan tenaga kesehatan dan pelayan publik.

Baca juga: Pemkab Mimika dukung Freeport vaksinasi COVID-19 mandiri

Namun, lanjutnya, pemerintah tentu juga akan mendukung rencana perusahaan swasta dan lainnya yang akan memesan Vaksin Sinovac dengan biaya mandiri untuk memberikan kekebalan kelompok di kalangan komunitas masing-masing.

Vise President Bidang Hubungan Pemerintahan PT Freeport Indonesia Jonny Lingga menjelaskan perusahaannya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan unsur terkait lainnya untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri COVID-19 bagi karyawan.

Freeport, katanya, berkeinginan memesan 60 ribu dosis Vaksin Sinovac untuk vaksinasi 30 ribu karyawan di area kerja di Kabupaten Mimika ditambah keluarga pekerja.

Wakil Bupati Mimika John Rettob juga menyambut positif rencana Freeport untuk melakukan vaksinasi mandiri COVID-19 sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan virus corona di Mimika, dimana sebagian besar populasi yang terpapar adalah karyawan PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya.

"Kalau memang itu bisa dilakukan tentu akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Mimika, sehingga penularan COVID-19 di daerah yang menjadi zona merah bisa segera diputus mata rantainya," kata John Rettob.

Baca juga: COVID-19 di Mimika-Papua bertambah 359 kasus selama Januari

Ia berharap usulan Freeport itu bisa segera mendapatkan restu dari Kemenkes dan Satgas COVID-19 tingkat nasional.

"Kami terus berdiskusi soal ini bagaimana caranya untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kalau semua karyawan Freeport dan keluarga mereka mendapat vaksin tentu memberi efek yang sangat besar bagi Kabupaten Mimika," tuturnya.
VP Bidang Hubungan Pemerintahan PT Freeport Indonesia Jonny Lingga menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama beberapa waktu lalu di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika. (ANTARA/Evarianus Supar)

Saat ini terdapat sekitar 15.000 karyawan permanen Freeport dan karyawan perusahaan subkontraktornya yang bermukim di wilayah dataran tinggi Mimika, yakni di Tembagapura dan sekitarnya.

Sementara karyawan yang bermukim di wilayah dataran rendah, yakni di Kuala Kencana, Pelabuhan Portsite Amamapare, Mile 39, termasuk keluarga karyawan yang berdomisili di Kota Timika diperkirakan mencapai 24 ribu jiwa.

Dengan jumlah jiwa yang sangat besar itu, upaya untuk melakukan vaksinasi mandiri di lingkungan PT Freeport sangat membantu pemerintah memberikan perlindungan maksimal tidak saja bagi komunitas Freeport, tapi juga masyarakat Mimika pada umumnya dari ancaman COVID-19.

Baca juga: Freeport perkuat SDM Papua melalui Institut Pertambangan Nemangkawi

Baca juga: Sebagian karyawan Freeport, Mimika ketambahan 27 positif COVID-19


Mimika menargetkan 80 persen dari total populasi penduduknya sekitar 300.000 jiwa bisa menerima vaksinasi COVID-19.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar