Ia mengatakan hal itu melalui telepon selulernya, Selasa, menanggapi siang sengketa Pilkada serentak 2020.
Menurut dia, titik pandang MK terhadap penerapan hukum, ketentuan pasal 158 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada), pada hakikatnya wajib mengacu pada konstitusionalitas norma pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagaimana ketentuan UUD 1945 pasal 18 ayat (4), dalam pertimbangan hukum putusan sengketa Pilkada.
Baca juga: MK dengar jawaban KPU untuk 6 dari total 126 perkara Pilkada
"Sepanjang frase kata 'dipilih secara demokratis', dimaksudkan proses pemilihan gubernur, bupati. dan walikota adalah bagian yang sangat fundamental," katanya.
Pemegang rekor MURI sebagai saksi ahli di Mahkamah Angung dan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, proses pemilihan yang dimaksud adalah dalam arti yang hakiki dan ideal dengan pendekatan kualitatif, bukan semata-mata hanya melihat pada hasil perolehan suara terbanyak atau kuantitatif.
Baca juga: Hilangnya sebuah pengumuman hasil rekapitulasi
"Meskipun pembentuk undang-undang telah mengakomodasi berbagai sarana penyelesaian pelanggaran dan penegakan hukum melalui lembaga Bawaslu dan Sentragakumdu," katanya.
Pilkada serentak 2020 diselenggarakan di 270 daerah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, pada 9 Desember 2020.
Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu, ada sebanyak 133 pernohonan selisih hasil pemilihan pada Pilkada serentak 2020 yang dimohonkan ke MK, meliputi lima Pilkada provinsi, 114 Pilkada kabupaten, dan 14 Pilkada kota.
Baca juga: MK dengar jawaban KPU untuk 17 perkara sengketa hasil pilkada
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
