Calon pengantin akan diwajibkan periksa kesehatan tekan stunting

Calon pengantin akan diwajibkan periksa kesehatan tekan stunting

Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia (PERGIZI PANGAN Indonesia) bersama Departemen Gizi Masyarakat FEMA IPB University dan Linisehat meluncurkan perangkat lunak CEK STATUS GIZI Online dalam webinar dan Talkshow percepatan penurunan stunting (Pergizi Pangan)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan mewajibkan setiap calon pengantin yang akan menikah untuk memeriksakan kesehatannya terlebih dulu dalam upaya pencegahan kelahiran bayi stunting atau gagal tumbuh di Indonesia.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan keharusan calon pengantin memeriksakan kesehatannya tersebut dilakukan sebagai upaya intervensi pencegahan stunting sejak dini.

Program tersebut mengharuskan calon pengantin melapor tiga bulan sebelumnya untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan hemoglobin (hb). "Kalau hb kurang, minum tablet tambah darah sehingga begitu nikah sudah siap hamil makanya kita harus buat program siap nikah dan siap hamil," katanya.

Baca juga: Khofifah sarankan produk bansos tidak sertakan kental manis untuk bayi

Hasto yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Program Percepatan Penurunan Stunting mengungkapkan bahwa 50 persen kasus stunting terjadi pada proses kehamilan.

Dia mengibaratkan ibu hamil sebagai pabrik pembuat bayi. "Kalau kita ingin bayi bagus maka pabriknya harus bagus. Logikanya begitu kalau kita ingin membikin bayi bagus, siapa yang akan membikin bayi ini harus bagus juga. Makanya harus dikawal dengan tertib dan disiplin," katanya.

Baca juga: Cegah bayi lahir kekerdilan, BKKBN fokus atasi 4T

Oleh karena itu Hasto menekankan pentingnya dilakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin sebelum terjadi proses kehamilan. "Inilah upaya kita yang harus mereformasi sistem layanan di tingkat bawah dengan membangun sistem baru. Saya kira salah satu tugas dari Presiden, ini juga bagian dari janji Presiden bahwa 14 persen penurunan stunting juga janji lain reformasi sistem kesehatan," tuturnya.

Program ini juga sejalan dengan reformasi sistem kesehatan yang pada saat bersamaan dilakukan upaya pencegahan stunting. "Jadi, calon-calon pengantin, orang yang mau nikah itu harus ada sertifikat nikah, meskipun wujudnya tidak harus dalam bentuk fisik sertifikat. Tetapi dilakukan penilaian kesehatan, kemudian di-approve, baru dia boleh menikah," kata Hasto yang berlatar belakang sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan itu.

Baca juga: Dokter paparkan pentingnya ASI untuk cegah bayi kerdil

Pemerintah menargetkan menekan angka stunting pada 2024 menjadi 14 persen. Saat ini angka stunting berada pada kisaran 27,6 persen. Ia mengatakan BKKBN siap untuk mengoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerja sama lintas Kementerian/Lembaga, lintas sektor serta lintas pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan tingkat desa.

Hasto menambahkan BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan satu juta kader yang tersebar di seluruh desa.

Baca juga: Mencegah bayi stunting dari calon ibu

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Aceh Utara menggenjot penurunan kasus stunting

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar