Saya menyambut baik pelibatan prajurit TNI, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan bekal perlengkapan yang cukup supaya para prajurit tidak tertular, karena nyawa satu jiwa sangat berhargaJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyambut baik langkah Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan mengerahkan 29.736 prajurit TNI jadi tracer COVID-19 namun mengedepankan aspek kemanusiaan dan demokratis kepada masyarakat.
"Saya menyambut baik pelibatan prajurit TNI, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan bekal perlengkapan yang cukup supaya para prajurit tidak tertular, karena nyawa satu jiwa sangat berharga," kata Sukamta di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Panglima TNI pimpin apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator COVID-19
Dia menilai TNI memang bisa diperbantukan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai amanat UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, namun dalam menjalankan tugas tersebut harus tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan demokratis.
Menurut dia, pendekatan kepada masyarakat harus tetap dengan santun, persuasif dan edukatif sehingga jangan menggunakan pendekatan yang represif.
"Jangan sampai nanti pada level tertentu, pendekatan yang ditempuh represif yang justeru bisa menimbulkan masalah baru, alih-alih menyelesaikan masalah di tengah pandemi," ujarnya.
Selain itu dia juga berharap agar pemerintah punya konsep "tracing" misalnya harus mampu memprediksi angka berapa orang yang akan terkena target "tracing" tersebut.
Politisi PKS itu menilai jika "tracing" dihitung hingga 72 jam ke belakang sejak seorang pasien dinyatakan positif, maka sudah bisa diperkirakan berapa banyak orang yang kontak erat yang terkena "tracing".
"Dari angka ini prosedur apa yang harus dilakukan jika ternyata dari hasil tracing, warga yang terdeteksi positif menjadi meroket. Misalnya, apakah sudah disiapkan tempat untuk isolasi pasien secara cukup," katanya.
Langkah itu menurut dia harus disiapkan karena kondisi pandemi jadi semuanya harus dilakukan secara hati-hati dan terukur, karena anggaran juga terbatas sehingga jangan sampai program tersebut tidak berjalan efektif.
Baca juga: F-Demokrat bantah ikut setujui RUU Pemilu tidak dibahas
Baca juga: DPR minta pemerintah tentukan langkah solutif atasi KKB di Papua
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
