Dukung Myanmar, Jangan dukung diktatorJakarta (ANTARA) - Ratusan demonstran yang menentang kudeta militer berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar China di Yangon, Kamis.
Massa menuduh China mendukung pemerintah junta militer, meskipun otoritas di Beijing membantah dugaan tersebut.
"Dukung Myanmar, Jangan dukung diktator," demikian tulisan salah satu poster aksi dalam Bahasa China dan Bahasa Inggris.
Salah satu pengunjuk, saat diwawancarai media setempat, mengatakan "menteri-menteri di China terlihat mendukung kudeta militer".
Baca juga: Biden setujui perintah untuk sanksi baru atas jenderal Myanmar
Baca juga: Kritikus: RUU siber buatan junta Myanmar akan melanggar HAM
Kedutaan Besar China di Yangon belum menanggapi pernyataan tersebut.
Namun, pihak kedutaan pada Rabu (10/2), lewat unggahannya di Facebook, membantah kabar yang menyebutkan pesawat-pesawat China mendarat di Yangon membawa beberapa tenaga ahli. Namun, Kedutaan Besar China menyampaikan pesawat itu hanya membawa barang-barang impor dan ekspor, salah satunya produk makanan laut.
Laman Facebook Kedutaan Besar China tidak dapat dibuka hari ini (11/2).
Saat ditanya mengenai rumor bahwa China mengirim peralatan dan ahli teknologi informasi (IT) ke Myanmar, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pihaknya belum mendengar ada laporan itu.
"Ada kabar bohong dan rumor tentang China terkait situasi di Myanmar," kata Wenbin. Ia menegaskan China mengikuti perkembangan situasi di Naypyitaw dan berharap seluruh pihak mengedepankan kepentingan bangsa dan stabilitas nasional.
China sebelumnya dicurigai telah memata-matai Myanmar, negara yang berada di posisi strategis secara ekonomi untuk Beijing. China juga sering mendukung Myanmar saat negara itu dikritik oleh Barat.
Di tengah banyaknya kritik terhadap kudeta militer 1 Februari yang dilontarkan negara-negara Barat, China terlihat hati-hati dalam memberi tanggapan. Beijing lebih menekankan pada pentingnya menjaga stabilitas.
Beberapa media pemerintah di China menyebut kudeta sebagai "perombakan kabinet".
Walaupun demikian, China sepakat dengan pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meminta otoritas junta militer segera membebaskan penasihat negara Aung San Suu Kyi serta tahanan politik lainnya.
Tidak hanya itu, DK-PBB lewat pernyataannya juga cemas terhadap penetapan status darurat di Myanmar.
Sumber: Reuters
Baca juga: UN Women minta suara perempuan didengar dalam konflik politik Myanmar
Baca juga: Indonesia dan Jepang dorong Myanmar pulihkan pemerintahan demokratis
Penerjemah: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2021
