Kompolnas dukung Kapolri terapkan tilang elektronik secara nasional

Kompolnas dukung Kapolri terapkan tilang elektronik secara nasional

Anggota Kompolnas Irjen Pol (Purn) Pudji Hartanto. (ANTARA/ HO-Dok. Pri)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Kompolnas Irjen Pol (Purn) Pudji Hartanto Iskandar mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar Korlantas Polri segera menerapkan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

"Kompolnas sangat mendukung dan memberi apresiasi atas program prioritas kebijakan Kapolri dalam penjabaran dan implementasi dari transformasi Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan," ujar Pudji Hartanto melalui siaran pers, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, inovasi layanan publik berbasis teknologi ini sudah saatnya untuk diterapkan di era teknologi industri 4.0 saat ini.

Baca juga: Kakorlantas: 250 kamera ETLE nasional tahap 1 di 10 Polda
Baca juga: Kapolri targetkan 10 polda terapkan sistem ETLE pada 100 hari pertama
Baca juga: Kota Malang berencana terapkan tilang elektronik


Dikatakannya, ETLE adalah implementasi teknologi untuk mencatat atau merekam pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Untuk itu menurut dia, sudah tepat bagi Korlantas Polri untuk secepatnya menerapkan sistem ETLE di semua wilayah.

Meskipun demikian, Pudji mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain perlunya pedoman dan standar operasional prosedur Kepolisian berbasis data dan teknologi informasi (TI) yang transparan dan akuntabel di bidang lalu lintas.

Hal ini diperlukan agar jajaran polisi lalu lintas tidak ragu dalam bertindak serta masyarakat tidak bingung terhadap penegakan hukum lalu lintas yang modern berbasis IT dengan menggunakan sistem ETLE ini.

"Yang tak kalah penting lainnya adalah perlunya penyatuan sistem informasi Kepolisian yang terintegrasi dan revitalisasi menghidupkan command center infrastruktur yang diperlukan untuk mengkoordinasikan, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan dalam satu sistem informasi yang terintegrasi antar pemangku kepentingan terkait. Seperti pemerintah daerah dan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub," katanya.

Dia menambahkan diperlukan juga sosialisasi yang masif terhadap rencana langkah Polri dalam hal ini polantas dalam penegakan hukum lalu lintas di lapangan.

"Di sisi lain, masyarakat juga harus sudah siap berada di era revolusi industri 4.0 yang serba memanfaatkan teknologi informasi atau IT ini," katanya.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Tilang elektronik bangun budaya masyarakat tertib berlalu lintas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar