"Ada yang mempertanyakan, bagaimana sikap Presiden UMNO terhadap 90 anggota parlemen asing yang mendesak Parlemen Malaysia untuk berkumpul kembali," katanya dalam pernyataan di Kuala Lumpur, Rabu.
Sebanyak 90 anggota parlemen berasal dari negara-negara ASEAN yaitu Thailand, Indonesia, Timor-Leste, Kamboja, Filipina, dan Singapura telah menyatakan sikap.
Anggota Parlemen Hak Asasi Manusia ASEAN (APHR) mengklaim bahwa Proklamasi Darurat Malaysia tidak memenuhi standar internasional.
"Pendapat saya soal ini masih sama bahwa Malaysia adalah negara yang berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat, tidak pantas bagi pihak luar manapun untuk mencampuri urusan dalam negeri Malaysia," katanya.
Barisan Nasional (BN) secara konsisten menolak intervensi kekuatan asing dalam administrasi dan politik negara.
"Orang luar tidak terbatas pada pemerintah atau pimpinan negara lain, bahkan LSM dan media asing. Namun, dalam persoalan 90 anggota parlemen ASEAN yang mendesak Parlemen Malaysia untuk berkumpul kembali, mungkin akan melibatkan konteks yang lebih universal, yaitu demokrasi di ASEAN," katanya.
Tentang sistem demokrasi di salah satu negara ASEAN, ujar dia, parlemen yang memiliki posisi kunci dalam sistem demokrasi telah ditangguhkan oleh salah satu negara anggota ASEAN.
"Kita masih ingat tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam Piagam ASEAN yang juga disepakati oleh Malaysia, yaitu kepatuhan negara-negara anggotanya dengan demokrasi," katanya.
Kalau itu yang menjadi "perhatian" dari 90 anggota parlemen negara-negara ASEAN yang terlibat, ujarnya, pemerintah Malaysia tidak boleh menganggap enteng desakan tersebut.
"Kami khawatir masalah ini tidak hanya akan berdampak pada hubungan bilateral Malaysia di antara negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga mempengaruhi perekonomian Malaysia di kawasan," katanya.
Sedangkan Malaysia-lah yang mengajukan rencana pemulihan ekonomi ASEAN pada "ASEAN Special Conference on Covid-19" April tahun lalu.
"Saya hanya berharap, jika memungkinkan, 90 anggota parlemen negara-negara ASEAN yang terlibat tidak hanya fokus pada persoalan demokrasi di Malaysia," kata mantan Wakil Perdana Menteri tersebut.
Sedangkan negara ASEAN lainnya juga bergelut dengan isu demokrasi pasca kudeta oleh junta militer.
Baca juga: Proklamasi darurat turut dibahas dalam rapat Majelis Presiden PR
Baca juga: Oposisi di Malaysia ajukan PK UU Darurat
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Suharto
Copyright © ANTARA 2021
