Artikel

Gen Z, China dan "rush money" dalam gerakan anti-junta Myanmar

Oleh Jafar M Sidik

Gen  Z, China dan "rush money" dalam gerakan anti-junta Myanmar

Unjuk rasa menentang kudeta militer terus berlangsung di Myanmar, salah satunya di Yangon, Myanmar, pada 17 Februari 2021. (REUTERS/STRINGER)

“Saya sudah memutuskan menarik invetasi saya di Myanmar, melepas sepertiga saham saya dalam perusahaan patungan RMH Singapore Pte Ltd."
Jakarta (ANTARA) - Dari protes ala Generasi Z, meluasnya sikap anti-China dan Rusia yang dituding pro-junta, serangan peretas terhadap corong militer, sampai gelombang penarikan dana (rush money) dari bank-bank milik militer, menunjukkan bahwa gerakan anti-junta Myanmar semakin besar saja.

Gerakan anti-junta Myanmar melibatkan semua kalangan dari biksu sampai pegawai negeri sipil, dari mahasiswa sampai profesional dan seniman. Militer Myanmar yang biasa disebut Tatmadaw sepertinya tak menyangka akan sebesar ini perlawanan rakyat terhadap kudeta 1 Februari tersebut.

Situasi itu bertambah pelik oleh kian hebatnya tekanan dunia, sampai memunculkan pertanyaan apakah gerakan anti-kudeta kali ini bakal berhasil.

Di pusat gerakan yang seperti unjuk rasa di Thailand dan Hong Kong beberapa waktu mengalir tanpa pemimpin tetapi terkoordinasi rapi ini, ada anak-anak Gen Z.

Kaum muda Myanmar memang terilhami gerakan massa pro demokrasi serupa di Thailand dan Hong Kong.

Seorang gadis berusia 28 tahun bernama Myat sampai membaca manual taktik demonstrasi Hong Kong yang diterjemahkan ke dalam bahasa Burma dan sudah ribuan kali dibagikan di media sosial.

Beberapa penentang kudeta 1 Februari membuat asosiasi dalam tagar #MilkTeaAlliance untuk menyatukan diri dengan para pegiat demokrasi di Thailand dan Hong Kong.

Media sosial telah membuat mereka meminjam simbol dan gagasan gerakan massa, termasuk menggunakan flashmob ala Hong Kong, tagar dan juga meme.

Kaum muda ini sendiri adalah bagian dari lima juta pemilih baru pemilu 8 November tahun lalu yang kebanyakan pro Aung San Suu Kyi.

Tidak mengherankan jika mereka menjadi kekuatan amat penting dalam gerakan anti-junta pimpinan jenderal dari generasi “baby boomer”, Min Aung Hlaing, yang lahir pada 3 juli 1956, dan menahan Suu Kyi.

Jenderal ini mungkin tak menyangka pada besarnya perlawanan sipil yang tak bisa segera dihentikan seperti pada kudeta-kudeta sebelumnya di negeri itu.

Aung Hlaing kini menghadapi Gen Z yang dibesarkan teknologi informasi dan paham sekali bagaimana memaksimalkannya. Sebaliknya junta masih berpikiran "jadul" bahwa paradigma berkomunikasi pada dasarnya sama dengan era 1980-an.

Jadi jangan aneh jika Tatmadaw pun memakai pola lama dalam menutup saluran informasi, sampai sempat memblokir total dan kemudian diubah menjadi membuka tutup akses internet, yang ternyata merugikan diri sendiri dan mengganggu relasi-relasi binisnya.

Cora, mahasiswi yang turut dalam gerakan anti-kudeta, kesal oleh langkah Aung Hlaing memblokir internet. “Dia tahu tidak internet itu sumber pelajaran utama kami, khususnya saat COVID-19 seperti sekarang? Bisa-bisanya dia begitu?” kata Cora.


Cari masalah

Tindakan memblokir internet itu menunjukkan junta kelabakan menghadapi gerakan sipil yang malah membesar meski tanpa pemimpin, namun terkoordinasi, kreatif dan damai sehingga mendatangkan simpati luas dari rakyat.

“Kalian cari masalah dengan generasi yang salah” pun menjadi salah satu slogan gerakan yang diucapkan demonstran, untuk menunjukkan militer salah menaksir kekuatan Gen Z.

Tak hanya militer, gerakan anti-junta juga menyerang Rusia dan China yang menjadi sasaran kemarahan setelah dua negara ini tak mau mengecam militer dan dan bahkan menghalangi PBB menerapkan sanksi kepada Tatmadaw.

China dan Rusia sejak lama disebut memasok senjata dan teknologi kepada Tatmadaw. Rusia disebut-sebut hanya bertransaksi militer. Namun bisa saja lebih dari itu.

Proyeksi kekuatan untuk menantang AS seperti mereka lakukan di Suriah yang sebagaimana Myanmar jauh dari memiliki perbatasan dengan Rusia, tak boleh dikesampingkan dari motif Rusia di Myanmar.

Yang pasti, China membantah tudingan telah membantu kudeta, termasuk membantu Tatmadaw membuat firewall internet untuk memberangus kebebasan berbicara online.

Baca juga: China tepis rumor terlibat dalam kudeta militer Myanmar

Tapi di tengah bantahan itu warga Myanmar digegerkan oleh kabar lima penerbangan kargo menuju Yangon dari Kunming di Provinsi Yunnan. China dengan enteng menjawab penerbangan itu mengangkut seafood.

“China mengaku mengirimkan seafood pekan ini. Apa lagi ini?” kata seorang mahasiswa seni berusia 18 tahun kepada The Irrawaddy. Dia yakin China terlibat kudeta dan menyerukan boikot produk China. Sai Htet Soe San, mahasiswa berusia 19 tahun, menyatakan sentimen anti-China kian besar di kalangan kaum muda.

Kalangan muda ini sampai menyeru staf Myanmar di perusahaan minyak China-Myanmar agar mogok kerja sebagai dukungan kepada pembangkangan sipil.

Duta Besar China di Myanmar Chen Hai tak tahan dengan semua ini. Seperti dilaporkan Reuters, Selasa pekan ini, Chen Hai menyatakan situasi politik di Myanmar saat ini adalah “sama sekali bukan hal yang ingin dilihat China.”

Gerakan anti-junta tak kunjung surut, meskipun penangkapan dilakukan di mana-mana, terhadap siapa saja.

Gerakan ini juga melebar kepada upaya mengusik keuangan junta, di antaranya lewat seruan menarik dana dari bank-bank militer (rush money) yang sudah memasuki hari ketiga.

Sementara para aktivis hak asasi manusia terus mendorong perusahaan-perusahaan asing dan pemerintahan asing agar menarik modalnya dari perusahaan-perusahaan Tatmadaw.

Baca juga: Junta Myanmar perintahkan tangkap enam pesohor penganjur pemogokan
Baca juga: Berkunjung ke Brunei, Menlu RI bahas upaya ASEAN tanggapi isu Myanmar



Perang online

Pengusaha terkemuka Singapura Lim Kaling menjadi salah satu pemodal yang menarik perusahaan patungan dengan konglomerasi militer Myanmar yang dikendalikan para pemimpin kudeta saat ini.

“Saya sudah memutuskan menarik invetasi saya di Myanmar, melepas sepertiga saham saya dalam perusahaan patungan RMH Singapore Pte Ltd,” kata Lim.

Sepekan sebelum itu, raksasa bisnis minuman asal Jepang, Kirin, sudah memutuskan kerjasama dengan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) menyusul kudeta 1 Februari. MEHL dan Kirin membentuk usaha patungan Myanmar Brewery dan Mandalay Brewery.

Banyak perusahaan patungan seperti itu dibentuk berdasarkan kemitraan dengan militer yang kebanyakan ditempuh lewat dua konglomerasi militer, yakni Myanmar Economic Corporation (MEC) dan MEHL.

Mengutip Thompson Reuters, Tatmadaw mengendalikan bagian besar perekonomian Myanmar melalui berbagai holding dan anak-anak perusahaannya yang bidang usahanya merentang dari bir dan rokok sampai telekomunikasi, ban, pertambangan, sampai real estate.

Kelompok advokasi Burma Campaign UK menyatakan ada sekitar 100 perusahaan terkait militer yang dibidik oleh kelompok advokasi ini sebagai sasaran sanksi.

Tekanan yang datang dari mana-mana ini sulit untuk tak disebut telah membuat junta terdesak. Salah satu indikasinya tercetus ketika mereka berjanji segera menggelar pemilu, walaupun NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi), Suu Kyi dan gerakan-gerakan sipil sudah pasti memboikotnya.

Di sisi lain, junta tak bisa berbuat keras terhadap demonstran seperti mereka lakukan dulu pada kudeta-kudeta sebelumnya. Ini salah satunya karena mereka menghadapi generasi demonstran yang siap mengabadikan dan kemudian menyebarluaskan setiap prilaku buruk militer, tidak hanya ke seluruh negeri, tetapi seluruh dunia.

Bagi pihak yang sudah dianggap arsitek dan pelaku genosida Rohingya, dokumentasi tindakan keras mereka oleh sipil ini semacam itu bakal merepotkan militer.

Anak-anak muda Gen Z sendiri bertekad tak mengulangi kisah kelam orang tua mereka yang merasakan pahitnya hidup di bawah junta, selain sebagian diperlakukan bengis oleh militer.

Oleh karena itu, gerakan anti-junta tak menunjukkan tanda menyurut. Sebaliknya, menerjang semua sudut, yang terakhir malah meretas corong junta.

Setelah media pemerintah dan militer, termasuk televisi negara, diejek demonstran anti-junta sebagai "fake news" dan mengajak masyarakat tidak menganggapnya lagi, laman web lembaga-lembaga penting negara termasuk laman bank sentral Myanmar dan True News Information Team yang dioperasikan militer, diretas oleh hacker Rabu pekan ini.

"Tujuan kami menumbangkan rezim militer. Kami akan perang online untuk memusnahkan departemen-departemen dan bisnis-bisnis utama yang menyokong rezim ini," kata para peretas Myanmar via Facebook.

Sampai kapan junta Myanmar bertahan? Sulit menjawabnya. Yang pasti militer Myanmar tengah menghadapi realitas yang sama sekali tidak mereka perkirakan dan harapkan.

Baca juga: Singapura: situasi di Myanmar "meresahkan", tetapi sanksi bukan solusi
 

Oleh Jafar M Sidik
Editor: Dadan Ramdani
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pengungsi Rohingya gelombang dua berangkat ke Medan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar