Plh Bupati Jember janji meluruskan amburadulnya birokasi

Plh Bupati Jember janji meluruskan amburadulnya birokasi

Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo (tiga dari kiri) berfoto bersama Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi (tiga dari kanan) saat silaturahmi ke DPRD Jember, Kamis (18/2/2021). (ANTARA/ Zumrotun Solichah)

Saya akan dalami dulu dan sebagai Plh tidak bisa membuat kebijakan, namun saya akan meluruskan apa yang diperintahkan Gubernur Jawa Timur
Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pelaksana harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo berjanji akan meluruskan amburadul-nya birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember seiring adanya dualisme sekretaris daerah dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah, serta camat di wilayah setempat.

"Saya akan dalami dulu dan sebagai Plh tidak bisa membuat kebijakan, namun saya akan meluruskan apa yang diperintahkan Gubernur Jawa Timur," kata Hadi usai bersilaturahim dengan pimpinan dan anggota dewan di DPRD Jember, Kamis.

Jabatan Faida sebagai Bupati Jember periode 2016-2021 resmi berakhir pada 17 Februari 2021 dan serah terima jabatan kepada Plh Hadi Sulistyo sudah dilakukan di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Rabu (17/2).

Menjelang akhir masa jabatannya, Faida justru menunjuk sejumlah pelaksana tugas (Plt) di beberapa kepala dinas dan camat dengan menggunakan acuan SOTK 2021, padahal sudah ada pejabat definitif berdasarkan pengembalian jabatan SOTK 2016 sesuai perintah Mendagri.

Baca juga: ASN Jember minta Bupati Faida batalkan Perbup APBD 2021

Baca juga: Belasan ribu ASN dan honorer Pemkab Jember belum terima gaji


Ia menjelaskan pihaknya akan mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan persoalan birokrasi yang terjadi di Pemkab Jember, pekan depan.

"Dalam hal ini kami tidak bisa tergesa-gesa dan perlu pertimbangan khusus. Insya Allah pada Senin (22/2) pekan depan akan kami kumpulkan teman-teman ASN," tutur-nya.

Hadi enggan banyak berkomentar saat didesak pertanyaan dualisme sekda dan beberapa OPD yang berdampak kekacauan pelayanan kepada masyarakat, namun pihaknya menegaskan akan menjalankan perintah Gubernur Jatim semaksimal mungkin untuk menata birokrasi dengan segala keterbatasan kewenangan-nya sebagai Plh.

"Saya masih belum bisa bicara banyak, namun masalah itu sudah kami bahas dan tentu akan berkonsultasi, sehingga keputusannya pada Senin (22/2) pekan depan," ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi mendorong Plh Bupati Jember tegas untuk menyelesaikan karut marut-nya birokrasi di lingkungan Pemkab Jember agar pelayanan masyarakat di tingkat bawah tidak terganggu.

"Kami sangat mendukung langkah Plh Bupati Jember untuk meluruskan birokrasi sesuai aturan karena tindakannya yang dilakukan tentu sudah seizin Gubernur Jatim," ucap-nya.

Ia berharap persoalan birokrasi di Jember bisa diselesaikan oleh Plh Bupati sesuai petunjuk dari Gubernur Jatim, sehingga saat Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dilantik bisa langsung bekerja tanpa dipusingkan dengan amburadul-nya birokrasi Pemkab Jember.

Baca juga: Wabup minta pemerintah pusat selesaikan kegaduhan birokrasi di Jember

Baca juga: DPRD Jember minta Gubernur Khofifah dan Mendagri batalkan SK mutasi

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar