Peneliti sebut digitalisasi usaha mikro dapat kurangi angka kemiskinan

Peneliti sebut digitalisasi usaha mikro dapat kurangi angka kemiskinan

Ilustrasi: Seorang warga menggunakan pembayaran nontunai Quick Response Indonesia Standard (QRIS) saat membeli kopi di warung kopi Jalik Rumbuk di Mataram, NTB, Selasa (12/1/2021). . ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/aww. (ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)

Program bantuan sosial yang diberikan pemerintah merupakan langkah strategis untuk meminimalisir dampak pandemi. Namun perlu dipikirkan upaya yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan proses digitalisasi kepada pelaku usaha mikro dapat membantu penyediaan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Dina dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, mengatakan pendekatan ini penting karena upaya untuk pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya bergantung kepada bantuan sosial, tetapi juga upaya menjaga keberlangsungan mata pencaharian.

"Program bantuan sosial yang diberikan pemerintah merupakan langkah strategis untuk meminimalisir dampak pandemi. Namun perlu dipikirkan upaya yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan," katanya.

Baca juga: BPS catat rumah tangga miskin terbesar berasal dari sektor pertanian

Menurut dia, proses digitalisasi dengan sistem teknologi informasi seperti bergabung dengan e-commerce atau media sosial telah terbukti membuat pelaku usaha mikro dapat bertahan selama pandemi COVID-19 dan mampu membuka akses pasar baru.

Ke depannya, proses ini dapat lebih efektif melalui pendampingan secara kontinyu terhadap pengusaha mikro mulai dari cara menggunakan aplikasi, memasarkan produk, mengirimkan barang, serta merekap hasil penjualan.

"Pendampingan digitalisasi seharusnya memprioritaskan daerah dengan indeks digital literasi yang masih rendah di bawah rata-rata nasional seperti Lampung, Papua, dan Papua Barat," kata Dina.

Baca juga: BPS ungkap e-commerce berkontribusi dua persen konsumsi rumah tangga

Ia menyakini adanya masa depan usaha mikro yang lebih cerah karena pemerintah telah menyiapkan UU Cipta Kerja yang isinya memperkuat komitmen kepada pelaku UMKM dengan adanya kemudahan izin, akses pembiayaan, pendampingan hukum, dan kepastian pasar.

Sebelumnya, survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 34.559 usaha mikro dan kecil menunjukkan sebanyak 84,2 persen usaha mikro dan kecil mengalami penurunan pendapatan pada Juli 2020 sejak PSBB diberlakukan.

Data BPS juga menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang per September 2020 atau sebesar 10,19 persen. Jumlah ini meningkat sebesar 1,13 juta orang sejak Maret 2020.

Baca juga: BPS: Persentase penduduk miskin naik 0,97 persen akibat pandemi COVID

Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pemkab Kubu Raya fokus memperkuat pemasaran produk lokal

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar