KPK amankan dokumen geledah dua kantor perusahaan swasta kasus bansos

KPK amankan dokumen geledah dua kantor perusahaan swasta kasus bansos

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan alat elektronik dari penggeledahan dua kantor perusahaan swasta dalam penyidikan kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Dua kantor perusahaan swasta yang digeledah tersebut masing-masing berlokasi di Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta.

"Barang bukti yang diamankan, di antaranya berbagai dokumen dan alat elekronik yang terkait dengan perkara," ucap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Jumat.

Barang bukti yang telah diamankan tersebut, kata Ali, akan dianalisis dan diverifikasi mendalam untuk disita.

Dalam kasus tersebut, KPK total menetapkan lima tersangka.

Sebagai penerima suap, yaitu mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) serta dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos masing-masing Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW).

Baca juga: KPK tegaskan tak ada penghentian penyidikan kasus korupsi bansos

Sebagai pemberi suap, yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja masing-masing dari pihak swasta telah rampung penyidikannya. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK pun telah melimpahkan berkas perkara keduanya ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidang.

Tim JPU selanjutnya menunggu penetapan majelis hakim yang akan memimpin persidangan dan penetapan sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N. selaku orang kepercayaan Juliari untuk membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee mulai dari Oktober 2020 hingga Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per/paket bansos.

Baca juga: Pengacara Hotma Sitompul dipanggil KPK terkait kasus bansos

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Tri Rismaharini, Menteri Sosial baru pilihan Presiden Jokowi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar