Baca juga: Pj Gubernur Kalsel percepat pemulihan pascabanjir
Banjarmasin (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RM Karliansyah mengatakan pihaknya telah menyiapkan 170 program upaya pemulihan lingkungan pascabanjir di Kalimantan Selatan baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Hal itu disampaikan pada rapat tindak lanjut upaya pemulihan lingkungan pascabanjir di Kalsel bersama Penjabat Gubernur Kalsel Dr Syafrizal dan jajaran terkait lainnya di Banjarbaru Senin.

Menurut Karliansyah, dari 170 program tersebut, sebanyak 113 program merupakan program jangka pendek yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun, 43 program jangka menengah dan 14 program jangka panjang atau dikerjakan selama lima tahun.

"Kita hari ini akan menetapkan bersama perusahaan pertambangan dan perkebunan di Kalsel untuk luasan lahan yang harus dibenahi atau diperbaiki di daerah masing-masing," katanya.

Baca juga: Efek La Nina signifikan saat Indonesia masuki puncak musim hujan

Baca juga: KLHK sebut 70.083 hektare DAS Barito Kalsel telah direhabilitasi


Pada kesempatan tersebut dia menegaskan tentang pentingnya kolaborasi dan komitmen bersama dalam upaya pemulihan lingkungan dari aktivitas pertambangan maupun perkebunan.

Karliansyah mengharapkan komitmen dari perusahaan untuk memperbaiki atau membenahi lingkungan di daerah masing-masing,terutama reklamasi pascatambang.

Penjabat Gubernur Kalsel Syafrizal mengatakan, kolaborasi, komitmen, dan persamaan persepsi dari semua pihak dalam membangun lingkungan merupakan strategi efektif dalam upaya pemulihan lingkungan pasca banjir.

"Pertemuan dan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencegah terjadi banjir akibat dari aktivitas pertambangan maupun perkebunan," katanya.

Syafrizal menambahkan, membangun lingkungan butuh waktu, kolaborasi, dan kesamaan persepsi dari semua pihak, baik itu pemerintah, perusahaan, dan pihak lainnya.

"Keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sangatlah penting.Kita tidak mungkin menghentikan aktivitas pertambangan maupun perkebunan, tetapi bagaimana kita bisa terus berupaya dan berkontribusi untuk lingkungan," tuturnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri berharap, dengan kehadiran Dirjen (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan langkah nyata mengatasi permasalahan lingkungan, dalam pencegahan banjir di masa yang akan datang.

Baca juga: BMKG sebut Kalsel dan 14 provinsi waspada banjir

Baca juga: Kepada Gubernur-Bupati, Presiden: Banjir jangan terulang di Kalsel

 

Pewarta: Ulul Maskuriah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021