Anggota DPR minta Kemenkes perbaiki sistem pendaftaran vaksinasi

Anggota DPR minta Kemenkes perbaiki sistem pendaftaran vaksinasi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris (batik merah) meninjau pelaksanaan skrining vaksinasi COVID-19 lansia di RSUD Kembangan Jakarta Barat, Selasa (23/2/2021). ANTARA/Devi Nindy.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Kementerian Kesehatan memperbaiki sistem pendaftaran vaksinasi COVID-19 untuk mencegah kerumunan warga.

Setelah berdiskusi dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kembangan, menurut Charles, salah satu kendala yang dihadapi rumah sakit tersebut beberapa hari ini adalah datangnya warga dalam waktu bersamaan.

“Maka saya akan sampaikan dengan Menteri Kesehatan agar perbaiki sistem pendaftaran sehingga nanti warga datang sudah diberi jam untuk datang. Jadi tidak lagi bertumpuk,” ujar Charles di Jakarta, Selasa.

Charles mengharapkan adanya perbaikan dari pendaftaran vaksinasi lansia mengingat antusiasme mereka yang cukup tinggi.

“Kebijakan dikeluarkan saat ini untuk memudahkan warga nantinya akan bisa laksanakan vaksinasi di RS manapun. Jadi nantinya harus ada perbaikan sistem sehingga warga tidak datang di waktu sama," ujar dia.

Selain itu, pihaknya dan Kemenkes tengah menggodok bagaimana sosialisasi tata cara vaksinasi agar menyentuh pada masyarakat dan tepat sasaran.

Baca juga: Anggota DPR: Vaksinasi untuk lansia di RSUD Kembangan sudah baik
Baca juga: Masjid Istiqlal jadi lokasi vaksinasi massal bagi tokoh lintas agama
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris bersama anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Imah Mahdiah memberikan bantuan Kementerian Kesehatan di RSUD Kembangan Jakarta Barat, Selasa (23/2/2021). (ANTARA/Devi Nindy)
Charles menganggap sosialisasi vaksinasi penting karena ada beberapa survei yang menyebutkan sebagian masyarakat belum mau divaksin. Karena itu, diperlukan kerja sama antarkalangan untuk menyosialisasikan pentingnya vaksin.

Dia mengingatkan Bangsa Indonesia akan dapat keluar dari pandemi COVID-19, jika terbentuk “herd immunity” atau kekebalan komunitas.

Namun pemerintah tak ingin “herd immunity” dibentuk secara alamiah karena akan memakan korban jiwa banyak. ”Berdampak ekonomi sosial politik besar dan makan waktu cukup lama. Jadi pemerintah harus intervensi lewat vaksinasi,” kata dia.

Charles memastikan DPR RI mendukung penuh program penanganan COVID-19 yang dicanangkan pemerintah. Belum lama ini, Komidi IX DPR RI mengadakan rapat dengan Kemenkes tentang penambahan anggaran Rp134 triliun untuk penanggulangan COVID-19 tahun 2021, baik untuk diagnosa, terapi dan untuk vaksinasi.

Tahun ini, ada sejumlah program penanganan yang dilakukan DPR RI khusus penanganan COVID-19. “Jadi ini bukan saja tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama terutama DPR untuk keluarkan Indonesia dari pandemi,” kata dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Bantu lansia saat pendaftaran vaksinasi secara daring

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar