Wapres minta K/L konsolidasikan anggaran untuk Papua, Papua Barat

Wapres minta K/L konsolidasikan anggaran untuk Papua, Papua Barat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (ANTARA/HO-Asdep KIP Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) mengkonsolidasikan anggaran dan pendanaan mereka untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Rabu, mengatakan hal itu telah disampaikan Wapres Ma’ruf secara langsung pada saat memimpin rapat internal dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait pada Senin (15/2).

"Jadi rapat terakhir koordinasi dengan Wapres, angle-nya itu mengenai bagaimana supaya pendanaan Papua di seluruh kementerian itu dikonsolidasikan, supaya bisa segera dilaksanakan," kata Masduki.

Wapres juga telah meminta menteri-menteri terkait untuk berkoordinasi dan segera menyerahkan laporan konsolidasi pendanaan tersebut supaya program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat segera berjalan.

Baca juga: Wapres Ma'ruf terima Mendagri dan Gubernur Papua di Jakarta

Baca juga: Wapres ingatkan pemda untuk hentikan penambangan liar


"Wapres meminta itu segera, karena Wapres ingin segera melaporkan ke Presiden untuk dibahas dalam ratas. Lalu kalau kemudian (konsolidasi) sudah oke, siap, maka itu dirataskan, lalu disahkan dan jalan," ucap Masduki menjelaskan.

Pendanaan untuk perkembangan Papua dan Papua Barat tersebut nantinya akan diselaraskan dengan program perencanaan yang telah disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

"Jadi apa saja yang bisa dan mungkin segera dilakukan untuk anggaran tahun ini, itu bisa supaya cepat dan disesuaikan dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikoordinasikan di Bappenas," ujarnya.

Wapres Ma'ruf Amin menerima Gubernur Papua Lukas Enembe dengan didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di rumah dinas wapres Jakarta, Rabu siang.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyampaikan komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat di Provinsi Papua. Selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Wapres mengatakan akan menggunakan pendekatan kulturan dengan sasaran prioritas pada tujuh wilayah adat, yakni Saireri, Tabi, Laa Pago, Mee Pago, Animha, Domberai dan Bomberai.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres harap Kopassus tingkatkan profesionalisme

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar