Parlemen China guncang politik Hong Kong, rombak sistem pemilu

Parlemen China guncang politik Hong Kong, rombak sistem pemilu

Aktivis pro-demokrasi Mike Lam King-nam memberi isyarat perlawanan ketika tiba di kantor polisi atas tuduhan keamanan nasional, di Hong Kong, Cina, Minggu (28/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Tyrone Siu/NZ/sa.

Hong Kong (ANTARA) - Seorang pejabat senior China pada Kamis (4/3) mengonfirmasi niat Beijing untuk merombak sistem pemilihan Hong Kong untuk memastikan "pembela tanah air" berkuasa, yang berpotensi menjadi pukulan terbesar bagi demokrasi kota itu sejak penyerahannya dari pemerintahan Inggris pada tahun 1997.

Zhang Yesui, juru bicara Kongres Rakyat Nasional, mengatakan pihaknya memiliki kekuatan konstitusional untuk "memperbaiki" sistem Hong Kong dan draf keputusan akan dibahas selama sesi parlemen tahunan yang dibuka pada Jumat.

TV Kabel dan Now TV Hong Kong, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan setelah Zhang berbicara, perubahan tersebut akan mencakup peningkatan ukuran komite pemilihan untuk memilih pemimpin Hong Kong dari 1.200 menjadi 1.500, dan badan legislatif kota dari 70 menjadi 90 kursi.

Pemilu untuk legislatif Hong Kong kemungkinan akan ditangguhkan hingga September 2022, South China Morning Post melaporkan pada Jumat, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Reformasi apa pun akan memberikan pukulan paling parah bagi kubu demokrasi, ketika 47 anggota, yang dituduh subversi di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru, ditahan dan sebagian besar ditolak jaminannya.

Langkah tersebut secara luas diperkirakan akan menghilangkan harapan kubu demokrasi Hong Kong untuk memenangkan mayoritas di Dewan Legislatif kota. Partai Demokrat secara tradisional bernasib lebih baik daripada kelompok pro-Beijing dalam pemilihan langsung untuk kursi "geografis" di majelis, tetapi kursi yang dipilih secara populer ini tampaknya akan dicairkan dalam badan yang diperluas.

Beijing menjanjikan hak pilih universal sebagai tujuan akhir bagi Hong Kong dalam konstitusi mini, Undang-Undang Dasar-nya.

Tapi tanpa gerakan menuju demokrasi penuh, Hong Kong diguncang oleh protes anti China yang terkadang disertai kekerasan selama berbulan-bulan pada tahun 2019, membuat marah pemerintah Hong Kong dan penguasa Partai Komunis di Beijing.

Para diplomat, pebisnis, dan aktivis politik Hong Kong mengamati perkembangan dari dekat, beberapa khawatir Beijing ingin menggagalkan oposisi demokratis yang sudah terancam oleh penerapan undang-undang keamanan nasional oleh parlemen yang menindas perbedaan pendapat Juni lalu.

Perkembangan terakhir menunjukkan sistem pemilihan "perlu diperbaiki untuk mengikuti waktu" dan untuk sepenuhnya menerapkan prinsip "pembela tanah air yang mengatur Hong Kong", kata juru bicara NPC Zhang.

Parlemen memiliki "kekuasaan negara tertinggi", tambahnya, di bawah konstitusi dalam memutuskan perubahan pada sistem pemilihan Hong Kong.

'Demokratisasi terbalik'

Hong Kong kembali ke pemerintahan China dengan jaminan kebebasannya yang meluas, otonomi yang luas, dan cara hidup kapitalis akan berlanjut di bawah model "satu negara, dua sistem".

Ilmuwan politik Sonny Lo mengatakan kepada Reuters bahwa langkah NPC yang direncanakan akan mengarah pada "demokratisasi terbalik".

"Demokrat akan dikecam menjadi minoritas permanen di bawah sistem ini," katanya.

"Ini akan menjadi pelajaran pahit bagi mereka ... Ini memutar waktu mundur dan itu akan menghapus semua kemajuan demokrasi" dari tahun-tahun terakhir pemerintahan kolonial dan dua dekade pertama Hong Kong di bawah pemerintahan China.

Beberapa pengamat bersiap mengurangi perwakilan demokratis di komite pemilihan dan mengurangi kemampuan mereka untuk mencalonkan kandidat untuk jabatan tertinggi. Mereka yang berkelompok itu harus bersidang sebelum masa jabatan lima tahun Kepala Eksekutif Carrie Lam berakhir pada Juli tahun depan.

Penggunaan sumpah patriotik yang lebih luas juga diharapkan untuk menegakkan loyalitas - tindakan yang telah digunakan untuk mendiskualifikasi beberapa politisi demokratis dari legislatif.

Sementara para kritikus mengatakan undang-undang keamanan telah digunakan untuk menghancurkan perbedaan pendapat dan mengekang kebebasan, pejabat Beijing dan Hong Kong mengatakan penting untuk mengakhiri kekerasan 2019 - tindakan politik yang mereka katakan sebagian dimanipulasi oleh pemerintah asing.

Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mendukung prospek tindakan NPC, dengan mengatakan bahwa hanya melalui "patriot yang mengatur Hong Kong" maka yurisdiksi Pemerintah Pusat secara keseluruhan dapat diterapkan, mengamankan stabilitas kota.

Lebih dari 10.000 orang ditangkap setelah kerusuhan 2019 yang membuat pengunjuk rasa menargetkan kantor penghubung China di kota, bank negara, dan gedung-gedung pemerintah lokal, serta membakar dan memacakkan grafiti di atas bisnis yang dianggap pro-China.
Baca juga: 11 pengunjuk rasa di Hong Kong ditangkap
Baca juga: Kritik UU keamanan Hong Kong, serikat mahasiswa tak diakui universitas


Sumber: Reuters

Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Editor: Suharto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Warga Hong Kong terbangkan paralayang untuk rayakan Hari Nasional China

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar