Ketua Komnas HAM nilai Pilkada 2020 tidak seperti yang dikhawatirkan

Ketua Komnas HAM nilai Pilkada 2020 tidak seperti yang dikhawatirkan

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan dampak terhadap kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak begitu mengkhawatirkan seperti yang dibicarakan sebelumnya.

"Alhamdulillah kalau kita lihat pelaksanaan pilkada serentak, dampak bagi kesehatan masyarakat tidak begitu mengkhawatirkan sebagaimana yang dibicarakan di awal-awal," kata dia saat peluncuran laporan pemantauan pemilihan kepala daerah serentak 2020 secara virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Meskipun demikian, Komnas HAM tetap memiliki sejumlah catatan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Temuan atau catatan tersebut kata Damanik akan berguna untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) selanjutnya.

Baca juga: Komisi II sebut revisi UU Pemilu bagian penyempurnaan sistem demokrasi
Baca juga: Pemkab Magelang siapkan anggaran Rp108 miliar untuk Pilkada 2024
Baca juga: Ahli: Penggunaan tanda tangan pencoblos tanpa izin masuk pidana


"Dalam artian pelaksanaan yang mematuhi prinsip-prinsip protokol kesehatan," katanya.

Sebab, hingga saat ini belum diketahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Sehingga, catatan-catatan dari Komnas HAM terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 dibutuhkan sebagai bahan evaluasi atau perbaikan pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM melakukan pemantauan di sejumlah daerah saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pemantauan tersebut difokuskan pada dua aspek.

Aspek pertama, implementasi protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada. Hal itu mulai dari pendaftaran, masa kampanye pasangan calon hingga pencoblosan.

Aspek kedua, pemantauan penyelenggaraan pemilu yang berpatokan pada prinsip bebas dan adil untuk mendapatkan kualitas demokrasi yang berkualitas.

"Tujuannya agar kita mendapatkan pemimpin yang merupakan representasi dari kepentingan masyarakat banyak," ujarnya.

Secara umum, sebelum pelaksanaan pilkada serentak diputuskan tetap dilaksanakan di tengah pandemi, Komnas HAM merupakan salah satu pihak yang turut serta mengkritisi karena khawatir kerumunan saat pesta demokrasi mengancam keselamatan masyarakat.

Kendati demikian, Komnas HAM tetap menghormati kebijakan penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi. Namun, lembaga itu melakukan pemantauan terkait protokol kesehatan dan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

6 TPS gelar PSU Pilkada Halmahera Utara

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar