Artikel

Round up - Sumut jadi palagan gonjang-ganjing Demokrat

Oleh Juraidi

Round up - Sumut jadi palagan gonjang-ganjing Demokrat

Moeldoko saat menyampaikan pidato politik pertamanya usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. (ANTARA/Juraidi)

Sibolangit, Sumut (ANTARA) - Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, 5-7 Maret 2021.

KLB kemudian menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Kegiatan yamg dianggap ilegal karena dinilai melanggar AD/ART partai ini mendapat tentangan keras dari kepengurusan DPP Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Partai Demokrat Sumatera Utara sebelumnya bahkan mendesak kepolisian membubarkan KLB yang bertujuan melengserkan AHY itu.

"Kami meminta kepolisian membubarkan, jika ada KLB ilegal Partai Demokrat di Sumut. DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum," ucap Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Heri Zulkarnain Hutajulu.

Bahkan partai yang didirikan pada 9 September 2001 di era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut, sampai membentuk tiga tim untuk membubarkan paksa KLB Partai Demokrat yang dilaksanakan di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3).

Subanto, Tim Hukum DPD Partai Demokrat Sumut menjelaskan partai ini membentuk tim pembubaran, di antaranya tim pertama di lokasi guna memantau dan membubarkan pelaksanaan KLB. Sedangkan tim kedua memiliki tugas sebagai tim yang melaporkan pelaksanaan KLB di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Tim terakhir mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan kepala daerah di Sumatera Utara baik gubernur maupun bupati/wali kota di provinsi tersebut.

"The Hill, kan secara hukum di wilayah Polrestabes. Ini, sudah dikoordinasikan tadi malam," ucap Subanto.

Baca juga: Polda Sumut tidak campuri KLB Partai Demokrat di Sibolangit

Baca juga: Polri tak beri izin keramaian KLB Partai Demokrat


Pihaknya bersama beberapa pengurus partai telah mendatangi Markas Polrestabes Medan, Kamis (4/3) malam, melaporkan pelaksanaan KLB pada salah satu hotel di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Ia menyatakan, tidak dapat menerima, jika wilayah Sumatera Utara dijadikan tempat untuk diselenggarakannya kegiatan yang melanggar kehormatan Partai Demokrat.

"Kami laporkan dulu ke Sat Intel," ungkap Heri Zulkarnain Hutajulu sambil bergerak masuk ke dalam ruangan Sat Intelkam Polrestabes Medan.

Di lokasi KLB
Keinginan membubarkan paksa KLB oleh Partai Demokrat pimpinan AHY ini, mengakibatkan pengurus partai mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Sumut serta ratusan kader mendatangi tempat pelaksanaan kongres.

"Dia (DPD Demokrat Sumut, red) bukan berangkat ke lokasi (KLB) untuk jadi peserta. Tapi buat bubarin," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dihubungi melalui telepon seluler.

Tidak dapat dihindari kedatangan kader kubu anti-KLB dan pro-KLB di depan jalan menuju pintu masuk The Hill Hotel & Resorts Sibolangit yang terletak di pinggir jalan lintas nasional di Jalan Letjen Jamin Ginting, Km.45 Desa Suka Makmur, Sibolangit langsung memanas.

Akhirnya dorong-dorongan pun sempat terjadi di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat tidak tercapai kesepakatan antara kedua kubu, sehingga kerusuhan pecah di tempat tersebut.

Terlihat seorang kader partai berlambang mercy ini terjatuh ke tanah, dan sempat diinjak-injak oleh beberapa kader dari partai yang sama, sehingga tubuh terlihat lemas tak berdaya.

"Saya dapat informasi barusan bahwa massa yang dibawa Pak Heri (Plt Ketua Demokrat Sumut Heri Zulkarnain) ada bentrok dengan massa pro-KLB," ujar Herzaky.

Politisi senior Partai Demokrat, Max Sopacua, menyebutkan bahwa pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang ini sudah sesuai prosedur.

"Kongres ini aspek legalitas-nya adalah dua per tiga pemilik suara atau hitung-hitungannya lebih rendah lagi adalah 50 persen ditambah satu," katanya.

Baca juga: AHY kritik keterlibatan Moeldoko dalam KLB Demokrat di Sumut

Baca juga: Pengamat nilai KLB PD intervensi muluskan agenda terselubung eksternal


Menurut klaim dia, dengan terpenuhi-nya aspek legalitas tersebut, maka tidak ada masalah sama sekali dalam hal pelaksanaan KLB yang akan digelar 5-7 Maret 2021.

Jika ada yang menyebutkan akan ada upaya pembubaran KLB tersebut dari pihak-pihak yang menentang digelar-nya KLB, menurut dia, hal tersebut bukanlah hal yang perlu dirisaukan karena ada petugas keamanan bersiaga.

"Kami berpijak pada masalah hukum dan keamanan. Semuanya itu, ada aspek legalitas-nya. Makanya saya bilang tadi orang mau pesta sunatan saja ada izinnya masak kongres nggak ada," klaim-nya.

Pria kelahiran Ambon 1946 ini mengaku, kongres ini dihadiri sekitar 1.200 orang yang merupakan pemilik hak suara, hak bicara, dan peninjau dalam pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Sibolangit.

Ia termasuk orang yang menggadang-gadang Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merupakan sosok menjadi calon paling kuat untuk menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat pada KLB ini.

"Saya kira semua tahu dan teman teman wartawan juga tahu bahwa sejak KLB ini dicetuskan, tokoh pertama yang diusung sebagai ketua umum adalah Moeldoko," katanya.

AHY tolak
Terlihat kongres kali ini dihadiri sejumlah petinggi Partai Demokrat, di antaranya selain Max Sopacua, ada juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie, dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin.

Sedangkan kongres luar biasa itu secara resmi dibuka oleh salah satu pendiri Partai Demokrat yang sekaligus penggagas KLB, Etty Manduapessy.

"Kongres ini digelar sebagai bentuk nurani melawan tirani. Sebagai kader dan mencintai Partai Demokrat, hari ini merupakan perjalanan bersejarah dan satu keinginan mulia. Karena KLB menjadi tonggak penyelamatan Partai Demokrat ke depan," katanya.

Partai Demokrat merupakan partai demokrasi, terbuka dan bagi siap apun bisa masuk ke partai ini untuk membesarkan.

"Sehingga Partai Demokrat bisa menjadi pemenang pada Pemilu 2024 mendatang. Saya membuka KLB kedua atau kongres keenam Partai Demokrat," ungkap dia.

Jhoni Allen Marbun merupakan pimpinan KLB Partai Demokrat membacakan voting, bahwa dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko

"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," katanya.

Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.

Baca juga: AHY tegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Demokrat

Baca juga: Surya Paloh prihatin terhadap kondisi Partai Demokrat


Dalam KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

"Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner," ujar Jhoni Allen Marbun,

Meski telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, namun Moeldoko belum berada di lokasi KLB.

Panitia kongres pun langsung menghubungi Moeldoko melalui telepon seluler untuk mengabarkan, bahwa hasil KLB namanya ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang disambut baik oleh Moeldoko sendiri.

"Saya terima, terima kasih," kata Moeldoko lewat telepon seluler yang diperdengarkan kepada peserta kongres.

Kepengurusan Partai Demokrat versi KLB di Sibolangit akan menggandeng semua pihak yang menentang KLB tersebut, termasuk AHY.

"Semuanya akan kami rangkul. Ibas dan AHY juga akan kami rangkul kalau mereka mau," kata Jhoni Allen usai pelaksanaan KLB.

Sementara itu Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa tidak ada dualisme dalam kepemimpinan dan kepengurusan di Partai Demokrat.

"Saya tegaskan, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Partai Demokrat. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan 'legitimate'," katanya di Jakarta.

Ia mengatakan, Tim Hukum DPP Partai Demokrat akan melaporkan penyelenggara dan panitia KLB kepada penegak hukum.

"Langkah selanjutnya, tim hukum Partai Demokrat akan melaporkan panitia dan siapa pun yang selenggarakan KLB kepada penegak hukum," tutur dia.

Upaya hukum tersebut merupakan usaha untuk mempertahankan kedaulatan partai dan mencari keadilan, ungkap AHY.

Oleh Juraidi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemenkumham tolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar