IGJ: Bela UMKM domestik perlu kebijakan konsisten

IGJ: Bela UMKM domestik perlu kebijakan konsisten

Ilustrasi - Pekerja menyelesaikan pembuatan sepatu wanita di Industri Sepatu rumahan, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (19/10/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/pras.

Liberalisasi pasar membuka peluang ini terjadi, dimana Indonesia menjadi ‘medan perang’ kompetisi produk
Jakarta (ANTARA) - LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan pernyataan Presiden Joko Widodo untuk membela UMKM domestik dan antiproduk luar negeri dinilai memerlukan kebijakan yang konsisten dalam menghadapi kondisi liberalisasi pasar platform digital saat ini.

"Mimpi UMKM berkualitas ekspor seperti bagaimana diperlihatkan oleh Alibaba atau Tao Bao Village tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak begitu saja akan terjadi dengan tersedianya jaringan internet. Tetapi terkait juga dengan kemampuan produksi, seperti bagaimana perkembangan koperasi Indonesia tidak berjalan seperti sebagaimana tersirat dalam UUD 45," kata peneliti IGJ Olisias Gultom dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pernyataan Kepala Negara soal antiproduk luar negeri sangat kontras dengan sikap dan kebijakan pemerintah selama ini, yang telah menandatangani 20 perjanjian dagang baik melalui mekanisme Free Trade Agreement (FTA) maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement, sembilan di antaranya telah diimplementasikan, 11 telah ditandatangani dan dalam proses implementasi, sementara sebanyak 13 perjanjian lagi negosiasinya sedang berlangsung.

Selain itu, ia menyoroti kebijakan pemerintah mendorong keras Omnibus Law atau UU Cipta Kerja memberikan ruang yang sangat luas bagi investasi asing, mendorong para pekerja Indonesia menjadi pekerja daring yang belum terlindungi atau pelaku UMKM yang cenderung dibiarkan bersaing dengan barang asing yang dibebaskan masuk, apalagi melalui e-commerce yang menebus sampai ke desa-desa terdalam di Indonesia.


Baca juga: Presiden: Perdagangan digital yang membunuh UMKM harus diperingatkan


Olisias menyoroti persoalan klasik yang belum juga dibenahi secara baik, seperti korupsi hingga kesiapan aturan perdagangan (pergudangan, distribusi, mekanisme keuangan dan lainnya) masih menjadi PR besar yang seharusnya dikejar pemerintah.

Ia berpendapat bahwa kekuatan modal membuat permainan harga bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam upaya menguasai pasar yang nantinya akan mengontrol harga, serta kemampuan produksi yang tinggi pada sisi lain juga membuat harga produksi menjadi lebih rendah sehingga permainan harga juga bisa dilakukan.

"Liberalisasi pasar membuka peluang ini terjadi, dimana Indonesia menjadi ‘medan perang’ kompetisi produk sebagai salah satu dampak dan konsekuensi penandatanganan berbagai FTA," terang Olisias.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan perdagangan digital di Tanah Air harus diarahkan untuk selalu memberdayakan dan mendorong kinerja UMKM, sekaligus mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas.


Baca juga: Mendag dorong pemanfaatan teknologi untuk pengembangan UMKM

“Perdagangan digital harus dorong UMKM kita. Manfaatnya sudah kita lihat. Kekuatan digital harus dimanfaatkan untuk merangkai antara suplai UMKM di Indonesia dengan pasar nasional dan global,” kata Presiden Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 dari Istana Negara Jakarta, Kamis (4/3).

Presiden Jokowi menambahkan perdagangan digital pada akhirnya harus mampu memberdayakan UMKM di seluruh Indonesia.

Kepala Negara mengatakan bahwa pelaku-pelaku usaha kecil itu kalau diangkat dan diberikan peluang akan bisa terkelola dengan baik bahkan bisa mengekspor produk.

“Yang kecil-kecil ini kalau diangkat, kalau diberikan peluang, saya melihat banyak sekali. Ada keripik usahanya rumah tangga bisa ekspor ke Korea, ke Jepang. Kecil-kecil kalau detail dan kerja keras buat mereka ini bukan sesuatu yang sulit,” kata Presiden.

Presiden Jokowi melihat UMKM hanya perlu mendapatkan pendampingan dari sisi kemasan yang perlu diperbaiki, merek yang perlu dikuatkan, didorong untuk ekspor, dan dipastikan kapasitas usahanya.

Baca juga: Kemenko: teknologi digital berperan penting dalam perdagangan nasional

Baca juga: Pemerintah lanjutkan program pemberdayaan UMKM di 2021

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Presiden ingin UMKM kuasai pasar domestik

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar