Sepekan, KLB Partai Demokrat hingga lampiran minuman keras dicabut

Sepekan, KLB Partai Demokrat hingga lampiran minuman keras dicabut

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.

Jakarta (ANTARA) - Selama sepekan (1 Maret-6 Maret 2021), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, hingga lampiran soal minuman keras pada Perpres 10/2021 dicabut.

Berikut rangkuman berita politik selama sepekan yang layak disimak pagi ini.

1. Presiden Jokowi cabut lampiran soal minuman keras pada Perpres 10/2021

Presiden mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras.

Selengkapnya di sini

2. Moeldoko terpilih jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara kongres luar biasa (KLB) partai tersebut yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat.

Selengkapnya di sini

3. Mahfud sebut AHY adalah kepengurusan Partai Demokrat yang resmi

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih mencatat kepengurusan resmi Partai Demokrat masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selengkapnya di sini

4. SBY merasa bersalah pernah beri kepercayaan kepada Moeldoko

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa bersalah karena pernah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko ketika dirinya sebagai presiden keenam RI.

Selengkapnya di sini

5. Jubir: Wapres yakinkan Presiden untuk batalkan Perpres Investasi Miras

Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi mengungkapkan Wapres Ma’ruf menemui Presiden Jokowi guna menyakinkan Presiden untuk membatalkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terkait investasi industri miras.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemenkumham tolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar