Namun Gerald mengaku sampai akhir acara ia hanya menerima uang Rp5 juta dari pemberi janji, dan tambahan Rp5 juta dari eks bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin.
Testimoninya terkait imbalan uang untuk menghadiri kongres disiarkan lewat tayangan video yang diperlihatkan saat jumpa pers di kantor pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin.
Gerald sempat menyampaikan janji imbalan uang itu ke pimpinan cabang Partai Demokrat di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Pimpinan cabang saat itu melarang Gerald hadir, tetapi ia tetap datang karena terbuai imbalan uang Rp100 juta. Gerald, saat itu, masih menjabat sebagai wakil ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Kotamobagu.
“Oke, saya bilang. Saya ikut karena diiming-imingi uang besar Rp100 juta. Yang pertama, kalau sudah datang di lokasi akan mendapatkan 25 persen dari Rp100 juta, yaitu Rp25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya yaitu Rp75 juta. Tapi nyatanya, kita cuma dapat uang Rp5 juta,” kata Gerald sebagaimana disiarkan dalam tayangan video dalam jumpa pers.
Baca juga: GPI laporkan kerumunan KLB Partai Demokrat ke Bareskrim
Dalam kesaksiannya itu, Gerald mengaku ia juga dibujuk oleh seorang bekas pengurus Partai Demokrat untuk memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, sebagai ketua umum dalam kongres luar biasa tersebut.
Gerald menyadari ia tidak punya hak suara dalam kongres, tetapi Vicky Gandey, eks pengurus Demokrat dan orang yang membujuk Gerald, mengatakan:
“Ikut saja. Yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketua umum baru, yaitu Pak Moeldoko,” kata Gerald yang usai penayangan video ditampilkan di atas panggung acara jumpa pers.
Menurut AHY, Gerald bukan satu-satunya kader yang diiming-imingi uang ratusan juta untuk hadir dalam KLB. Tim internal Partai Demokrat telah menghimpun beberapa kesaksian dari kader partai yang ikut dalam kongres tersebut, kata AHY usai menunjukkan video testimoni peserta kongres ke awak media.
Usai jumpa pers, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dan menghimpun kesaksian-kesaksian dari kader partai “yang khilaf” ikut kongres luar biasa.
Herzaky juga belum dapat menyebutkan berapa jumlah peserta kongres yang dijanjikan uang oleh penyelenggara acara.
“Kami tunggu proses dulu, karena ini bagian dari rahasia kami,” kata Herzaky.
Baca juga: AHY datang ke Kemenkumham diterima Dirjen AHU
Namun ia memastikan kongres luar biasa itu tidak diikuti oleh pemilik suara sah partai, yaitu para ketua dewan pimpinan daerah (DPD) dari 34 provinsi dan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) dari 514 kabupaten dan kota.
Terlepas dari kehadiran mereka di kongres, Herzaky mengatakan para kader itu masih jadi anggota Partai Demokrat.
Saat ditanya mengenai sanksi, Herzaky mengatakan belum ada keputusan dari partai, tetapi pengurus mengapresiasi keberanian mereka untuk memberi kesaksian.
“Nanti kami bahas, karena di dalam hukum ada istilah justice collaborator,” terang Herzaky.
Kongres luar biasa di Deli Serdang, Jumat minggu lalu (5/3), menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum Demokrat periode 2021-2025, serta Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina partai untuk periode yang sama. Setidaknya ada 412 peserta yang diyakini hadir dalam kongres tersebut.
Baca juga: Jika bertemu kubu tandingan di Kemenkumham, AHY: "Senyumin aja"
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
