Laporan dari China

Sanksi pemecatan bagi PNS Hong Kong yang tolak disumpah

Sanksi pemecatan bagi PNS Hong Kong yang tolak disumpah

Kesibukan di salah satu hub transportasi di kawasan Causeway Bay, Hong Kong. (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

Tidak boleh ada lagi orang ngomong cinta Hong Kong tapi tidak cinta Tanah Air,
Beijing (ANTARA) - Para pegawai negeri sipil di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong (HKSAR) akan dijatuhi sanksi pemecatan jika mereka menolak mengucapkan sumpah jabatan.

Sekretaris Pelayanan Sipil HKSAR Patrick Nip mengatakan bahwa PNS yang menolak mengucapkan sumpah atau menandatangani perjanjian akan segera diminta untuk mengundurkan diri.

Sejak tahun lalu, pemerintah HKSAR telah menggelar sumpah jabatan dan penandatanganan perjanjian untuk para PNS, demikian laporan media China, Senin (8/3).

Para PNS di Hong Kong juga diwajibkan mematuhi Undang-Undang Dasar Hong Kong, bertanggung jawab kepada pemerintah HKSAR, dan mematuhi Undang-Undang Republik Rakyat China tentang Keamanan Nasional di Hong Kong dan aturan lainnya.

Baca juga: Kritik UU keamanan Hong Kong, serikat mahasiswa tak diakui universitas
Baca juga: Hampir 5.000 warga Hong Kong mendaftar untuk visa Inggris baru


Nip menyebutkan ada sekitar 200 PNS yang belum menandatangani perjanjian dan pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada Dewan Legislatif HKSAR pada bulan depan.

Kalau PNS menolak menandatangani perjanjian, pemerintah HKSAR akan mulai menerapkan aturan untuk menindaklanjuti kasus itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri sekaligus anggota Dewan Negara China Wang Yi menyatakan bahwa akan ada aturan sistem politik dan pemilu yang baru di Hong Kong.

Aturan baru itu didasarkan pada prinsip patriotisme di kalangan pejabat publik agar konsisten menjalankan prinsip "Satu Negara, Dua Sistem".

"Tidak boleh ada lagi orang ngomong cinta Hong Kong tapi tidak cinta Tanah Air," ujarnya dalam temu media melalui video streaming di sela-sela Sidang Parlemen China di Beijing, Minggu (7/3). 

Baca juga: Beijing jamin masa depan Hong Kong lebih baik pascaperubahan pemilu
Baca juga: Parlemen China guncang politik Hong Kong, rombak sistem pemilu

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pemerintah siap beri bantuan jurnalis Yuli korban deportasi di Hong Kong

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar