1. Marzuki Alie: KLB Demokrat kembalikan marwah partai
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Medan Marzuki Alie menyatakan KLB merupakan upaya kader untuk mengembalikan marwah pendirian partai.
"Jangan salahkan Pak Muldoko, karena beliu mau bekerjasama untuk mengembalikan partai seperti niat awal saat membentuknya," kata Marzuki saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin malam.
Selengkapnya baca disini
2. Seorang kader Demokrat mengaku dijanjikan Rp100 juta untuk ikut KLB
Seorang kader Partai Demokrat, Gerald Piter Runtu Thomas mengaku diiming-imingi uang Rp100 juta agar ia hadir dalam kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (7/3) lalu.
Namun Gerald mengaku sampai akhir acara ia hanya menerima uang Rp5 juta dari pemberi janji, dan tambahan Rp5 juta dari eks bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin.
Selengkapnya baca disini
3. Pengamat perkirakan konflik Partai Demokrat akan meluas
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor memperkirakan konflik Partai Demokrat akan meluas dan semakin tidak dapat terjembatani menyusul pemecatan kader-kader partai yang merancang kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Melihat dari kasus perpecahan partai-partai lain, pemecatan akan menjadi momen legitimasi dari kader yang dipecat untuk semakin eksis karena mendapatkan alasan penguat atas perjuangan mereka," kata Firman dihubungi di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
4. Puan: DPR segera tetapkan Prolegnas 2021
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa DPR RI segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021 pada masa persidangan IV tahun sidang 2020-2021.
"Penetapan Prolegnas ini penting sebagai acuan yang terukur bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi pada tahun 2021,” kata Puan saat membuka masa persidangan IV di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
5. Formappi nilai kinerja DPR RI masa sidang III buruk
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk masa sidang III periode 11 Januari sampai 7 Maret 2021 buruk.
Penilaian buruk itu, sebagaimana dimuat dalam hasil evaluasi Formappi yang terbit Minggu (7/3), ditemukan hampir pada seluruh aspek fungsi DPR RI, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Selengkapnya baca disini
Pewarta: Fauzi
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
