Dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-69 Komite Olimpiade Indonesia di Jakarta, Rabu, Oktohari menyampaikan setiap pembangunan fasilitas olahraga harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan federasi nasional.
“Kami meminta agar pembangunan venue olahraga disetop. Pembangunan venue tidak boleh dilakukan tanpa izin dan rekomendasi dari federasi nasional cabang olahraga,” kata pria yang akrab disapa Okto itu.
Baca juga: KOI siap fasilitasi cabor agar berperan aktif di kancah internasional
Izin tersebut menurutnya sangat penting sebab setiap federasi nasional pasti mempunyai rujukan ataupun rekomendasi bagaimana pembangunan venue yang semestinya agar sesuai dengan syarat federasi olahraga internasionalnya masing-masing.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu sehingga venue dan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun nantinya bisa memenuhi standar internasional.
Menurut Okto, pemerintah pusat maupun daerah dapat memaksimalkan setiap federasi olahraga nasional jika ingin merencanakan, memugar atau membangun sarana dan prasarana olahraga.
Apabila venue maupun fasilitas olahraga yang dibangun telah sesuai standar internasional, Indonesia bisa saja menjadi tuan rumah ajang olahraga besar atau berbagai event kejuaraan dunia.
Tak hanya itu, dengan sejumlah venue berstandar internasional yang dimiliki, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menyelenggarakan Olimpiade 2032 seandainya terpilih menjadi tuan rumah pesta olahraga terakbar sejagad itu.
Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti bidding tuan rumah Olimpiade 2032. Selain Indonesia, sejumlah kota dan negara telah secara terbuka mengutarakan minat menjadi tuan rumah adalah Brisbane, Budapest, China, Doha dan lembah Ruhr Jerman.
Baca juga: Menpora targetkan Indonesia tembus 10 besar di Olimpiade 2032
Baca juga: KOI lanjutkan dialog bidding tuan rumah Olimpiade 2032 dengan IOC
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2021
