Kemen PPPA dorong penanganan bencana responsif gender & berbasis anak

Kemen PPPA dorong penanganan bencana responsif gender & berbasis anak

Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu menjawab pertanyaan awak media di sela Rapat Koordinasi Pelaksanaan Fungsi UPTD PPA dengan tema "Penguatan Kelembagaan UPTD PPA menuju Pelayanan Prima" di Yogyakarta, Senin. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

Pribudiarta: Pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak sangat penting dan harus disiapkan seperti menyiapkan bahan pangan.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan dibutuhkannya pedoman pencegahan dan penanganan bencana yang responsif gender dan memenuhi hak anak.

"Selain itu penting untuk melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan pada proses penanganan bencana mulai dari tanggap darurat, rekonstruksi, hingga rehabilitasi atau pemulihan," kata Pribudiarta dalam sesi Knowledge Sharing: Tata Kelola, Desentralisasi, Financing Kemen PPPA dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 pada Penutupan Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Jakarta, Rabu.

Terkait hal itu diperlukan upaya bersama untuk mendapatkan data secara terpilah yang berbasis gender dan berbasis hak anak. Hal ini sangat penting untuk melihat secara objektif berbagai permasalahan yang dihadapi para pengungsi khususnya perempuan dan anak.

Baca juga: Peningkatan pemberdayaan perempuan disebut solusi pandemi COVID-19

Pribudiarta menuturkan bahwa pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak sangat penting dan harus disiapkan seperti menyiapkan bahan pangan.

"Tanpa harus menunggu pendataan, bantuan spesifik perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas sudah harus otomatis tersedia. Hal ini bertujuan agar perempuan dan anak bisa semakin aman dan nyaman dalam menghadapi situasi bencana," kata Pribudiarta.

Dia menyebut pentingnya sinergi semua pihak dalam menyediakan berbagai fasilitas secara otomatis dan cepat untuk melindungi perempuan dan anak dalam kondisi bencana, seperti tenda pencegahan kekerasan bagi perempuan dan anak, tenda dan layanan khusus bagi ibu hamil-melahirkan, menyediakan layanan psikososial khususnya bagi anak yang mengalami trauma akibat bencana.

Baca juga: Menteri PPPA: Kekerasan online terhadap perempuan naik selama pandemi

"Penyediaan layanan ini harus segera dilakukan, tanpa harus harus menunggu data, karena setengah dari korban bencana dapat dipastikan merupakan perempuan dan anak," katanya.

Selain itu, Pribudiarta juga menjelaskan pentingnya mengembangkan organisasi kerelawanan untuk perempuan dan anak dengan didukung petugas yang memiliki komitmen terhadap isu gender dalam kebencanaan.

"Perlunya sistem penanganan isu gender dalam kebencanaan yang terintegrasi dari berbagai sektor. Pemerintah daerah juga harus siap dalam melakukan penanganan isu-isu gender dalam kebencanaan di wilayahnya," tutur Pribudiarta.

Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan harus berdaya dan tak terjebak pikiran 'kolot'

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Gubernur Sumbar usulkan penanganan nyata banjir di Tapan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar