PPP desak DPR dan Pemerintah segera bahas RUU Minuman Beralkohol

PPP desak DPR dan Pemerintah segera bahas RUU Minuman Beralkohol

Ketum PPP, Suharso Monoarfa (empat kiri) dan Anggota Majelis Kehormatan Partai PPP, Djan Faridz dan sejumlah elite DPP Partai PPP. (ANTARA/HO/Humas PPP)

PPP mendorong DPR dan Pemerintah dapat mempercepat pembahasan RUU Minol
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan salah satu rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I PPP adalah bahwa partainya mendesak DPR dan Pemerintah segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) karena sifatnya yang sangat urgen.

"Mengingat urgensi dan signifikansi UU tersebut, PPP mendorong DPR dan Pemerintah dapat mempercepat pembahasan RUU Minol," kata Arwani kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu.

Karena itu, dia berharap RUU Minuman Beralkohol tersebut dapat disahkan menjadi UU di tahun 2021.

Menurut dia, PPP mengapresiasi RUU tersebut masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang telah diambil keputusan di Tingkat I, yaitu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"PPP mengapresiasi masuknya RUU Minol dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. RUU ini merupakan RUU inisiatif Fraksi PPP DPR sejak tahun 2009," ujarnya pula.

Menurut dia, keberadaan UU larangan minuman beralkohol diharapkan dapat menciptakan ketertiban, mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, sosial serta ancaman jiwa.

Sebelumnya, DPP PPP menggelar Rapimnas I di Hotel Pullman secara fisik dan virtual pada Jumat-Sabtu (12-13 Maret 2021).

Rapimnas tersebut sebagai tindak lanjut atas terbitnya SK Menkumham tentang kepengurusan DPP PPP periode 2020-2025 dan langkah konsolidasi internal menuju Pemilu 2024.

Dalam rapimnas yang berlangsung dua hari tersebut, menghasilkan lima rekomendasi, salah satunya terkait RUU Minuman Beralkohol.
Baca juga: DPR: RUU minuman beralkohol baru wacana
Baca juga: PHRI: RUU Larangan Minuman Beralkohol negatif bagi pariwisata


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres: Parpol hendaknya menjadi kemaslahatan bangsa, bukan kepentingan tertentu

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar