"Kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat sentra atlet senior dan atlet-atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding," kata Amali dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Amali menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas mengenai "Desain Besar Olahraga Nasional" dan "Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI di Papua" di Istana Merdeka yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Kami merencanakan akan membuat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah, tentu kita sesuaikan dengan potensi yang ada dan yang paling mendasar adalah potensi talenta ketika di SD," tambah Amali.
Baca juga: Menpora sebut Jokowi restui penggunaan Hambalang
Menurut Amali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan respon positif terhadap rencana tersebut.
"Kemudian sentra-sentra ini akan berisi anak-anak kita yang punya potensi yang sudah terseleksi sejak usia SMP, selanjutnya usia SMA kita akan dorong ke Cibubur tempat SKO (Sekolah Khusus Olahraga) kita sekarang," tambah Amali.
Menurut Menpora, rencana tersebut adalah rangkaian panjang untuk menghasilkan prestasi olahraga nasional.
"Menurut para pakar, minimal dibutuhkan waktu 10 tahun atau kira-kira 10 ribu jam untuk bisa menuju prestasi," ungkap Amali.
Desain besar hingga 2045 itu juga menetapkan target-target jangka pendek dan menengah, yaitu pada 2024, 2028 dan 2032.
"Kita tahu Olimpiade 2024 itu akan dilaksanakan di Paris, Prancis, sedangkan Olimpiade 2020 ada di Tokyo ditunda ke 2021 dan 2028 itu di LA (Los Angeles), Amerika Serikat dan pada 2032 harapan kita, kita bisa menang 'bidding' menjadi tuan rumah Olimpiade 2032," ungkap Amali.
Baca juga: Menpora jalankan arahan Presiden soal desain besar olahraga nasional
Indonesia, menurut Amali, tidak hanya ingin menjadi tuan rumah tetapi juga menorehkan prestasi.
"Dalam desain besar ini kami menargetkan untuk 2032 itu kita berada pada posisi 10 besar, baik untuk Olimpiade dan tentu untuk Paralimpiade atau atlet-atlet disabilitas kita juga ada di ranking yang tidak terlalu jauh," tambah Amali.
Untuk mencapai target tersebut, Amali mengaku butuh dukungan, baik dari sisi pendanaan maupun infrastruktur.
"Dukungan kerja sama antara kementerian dan lembaga, BUMN, perusahaan swasta serta yang paling penting adalah dukungan dari daerah," kata Amali.
Desain besar Olahraga Nasional itu nantinya akan memiliki landasan hukum.
"Nanti tentu akan lahir keputusan dari bapak Presiden, kita belum tahu bentuknya apa tetapi desain besar ini akan kita dorong karena ini adalah perencanaan tentang prestasi olahraga kita jangka panjang dan terdesain dengan bagus. Tidak ada prestasi yang kita dapatkan dengan 'by accident', prestasi harus kita dapatkan dengan 'by design'," ungkap Amali.
Baca juga: Menpora minta "stakeholder" olahraga kesampingkan konflik internal
Kemenpora pada 2016 lalu juga menyebut telah berencana menghidupkan kembali kompleks Hambalang yang selama ini terhenti karena kasus korupsi.
Presiden Joko Widodo bahkan sudah melakukan kunjungan ke lokasi terebut pada 18 Maret 2016 dan ingin cepat memutihkan tempat tersebut karena besarnya biaya pengamanan, perawatan, pemeliharaan P3SON Hambalang meski proyek tersebut diketahui merugikan keuangan negara hingga Rp464,391 miliar dari total anggaran Rp1,2 triliun.
Bedasarkan surat KPK tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK saat itu Taufiqurrachman Ruki yang menjelaskan bahwa Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang tidak dalam status penyitaan.
Baca juga: Hambalang sudah dapat lampu hijau tapi kelanjutan masih mengambang
Baca juga: Menpora ingin 2021 jadi tahun pemulihan olahraga nasional
Baca juga: Pemerintah putuskan PON XX tetap digelar 2021 di Papua
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2021
