Saksi: Tidak ada anggaran operasional pelaksanaan bansos

Saksi: Tidak ada anggaran operasional pelaksanaan bansos

Jurnalis merekam sidang perdana terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara, Hary Van Sidabukke yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/2/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj/aa.

Kemensos tidak memiliki anggaran operasional bansos karena sudah melakukan redistribusi dan realokasi anggaran.
Jakarta (ANTARA) - Saksi dalam persidangan menyebut tidak ada anggaran operasional untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19.

"Seingat saya tidak ada anggaran dari negara untuk operasional," kata pejabat pembuat komitmen (PPK) bansos Kemensos Matheus Joko Santoso di Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Joko bersaksi melalui konferensi video untuk dua orang terdakwa, yaitu untuk Harry Van Sidabukke yang didakwa menyuap Juliari senilai Rp1,28 miliar dan Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa memberikan suap senilai Rp1,95 miliar terkait dengan penunjukan perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19.

"Padahal, teman-teman harus lembur, lalu juga karena WFH (work from home) tidak ada yang jualan makanan, jadi harus pesan katering, harus mantau di lapangan jadi butuh transportasi," katanya.

Baca juga: Staf ahli Juliari Batubara disebut minta penghancuran barang bukti

Menurut Joko, Kemensos tidak memiliki anggaran operasional bansos karena sudah melakukan redistribusi dan realokasi anggaran.

"Anggaran operasional boleh saja diajukan tetapi kami sudah melakukan redistribusi anggaran untuk memaksimalkan program ini karena program (bansos) ini sifatnya masif dan dialokasikan di desa-desa jadi terserap untuk refocusing dan realokasi," kata Joko.

Anggaran yang tersisa untuk operasional di Kemensos sendiri terkait dengan bansos, menurut dia, hanya dapat menutup kebutuhan beberapa minggu saja.

"Padahal, kami harus beli APD (alat pelindung diri) dan lainnya, anggaran rapat kerja untuk melakukan penyusunan buku juga kami realokasi melalui perencanaan dialihkan ke kegiatan untuk mendukung monitoring dan lain-lain," katanya.

Dalam sidang pada tanggal 8 Maret 2020, terungkap bahwa fee sebesar Rp14,7 miliar yang didapat dari berbagai perusahaan vendor bansos COVID-19 untuk operasional bansos, termasuk untuk kebutuhan mantan Mensos Juliari Batubara.

Uang tersebut, antara lain diberikan kepada para pejabat di Kemensos dan tim pengadaan bansos, pembayaran pengacara, pembayaran hotel, tes swab, seragam baju tenaga pelopor, pembayaran penyewaan pesawat, pembayaran artis Cita Citata, dan sebagainya.

Anggaran untuk bansos sembako COVID-19 adalah sebesar Rp6,84 triliun yang pelaksaannya dibagi dalam 12 tahap pada bulan April—November 2020 dengan masing-masing tahap adalah 1,9 juta paket sembako.

Baca juga: Saksi sebut Juliari Batubara rekomendasikan penyedia tas bansos COVID

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Eks Mensos Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar