Impor harus didukung data valid, bukan pertimbangan perburuan rente, dan bukan hanya masalah hargaJakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan rencana impor beras akan lebih baik dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri tidak cukup.
Enny dalam pernyataan di Jakarta, Senin, mengatakan impor beras saat ini belum diperlukan mengingat ketersediaan beras mencukupi, bahkan sektor pertanian masih tumbuh selama pandemi COVID-19.
"Impor pangan itu bukan sesuatu yang haram, diperbolehkan di Undang-Undang Pangan, tapi ada prasyaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan ketersediaan beras cukup," katanya.
Enny mengatakan wacana impor beras yang mengemuka justru tidak rasional dilakukan karena saat ini menjelang musim panen dan kebijakan itu diusulkan dengan penyediaan data yang kurang valid.
Baca juga: Komisi IV DPR tolak kebijakan impor beras, prioritaskan beras lokal
Padahal pengumpulan data BPS sudah cukup akurat karena memanfaatkan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) yang menggunakan citra satelit, dan bukan berdasarkan asumsi-asumsi.
"Impor harus didukung data valid, bukan pertimbangan perburuan rente, dan bukan hanya masalah harga. Memang harga dalam negeri punya disparitas yang tinggi dari harga internasional, ini karena biaya produksi di dalam negeri cukup mahal," katanya.
Menurut Enny, untuk menyelesaikan masalah harga beras, pemerintah harus melakukan efisiensi di sektor pertanian, seperti mengatasi persoalan subsidi pupuk dan benih, bukan dengan cara praktis seperti impor.
Ia juga meminta upaya yang lebih jeli untuk menghitung kembali atau melihat stok beras dalam negeri secara nasional, karena ketersediaan beras terbesar bukan di Bulog.
Baca juga: Masuk masa panen, KTNA minta pemerintah kaji ulang rencana impor beras
"Ketersediaan itu harus diukur dengan jumlah stok nasional, produksi nasional, bukan hanya yang dikuasai Bulog saja. Kalau Bulog dengan stok 2,5 juta sampai 3 juta ton itu sudah cukup,” jelasnya
Enny menambahkan selama ini masalah stok di Indonesia adalah persoalan distribusi produk pertanian karena beberapa daerah menjadi lumbung padi, sedangkan daerah lain tidak menghasilkan.
"Di Indonesia, khususnya beras, harga tidak menjadi satu-satunya indikator keseimbangan supply dan demand, ada perburuan rente, yakni penguasaan cadangan yang terkonsentrasi di pihak-pihak tertentu. Ketidakmerataan produksi dan distribusi inilah yang harus diselesaikan," katanya.
Baca juga: Dirut Bulog: Kami utamakan serap beras dalam negeri sebelum impor
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan pihaknya akan mengutamakan menyerap produksi beras dalam negeri untuk kebutuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebelum melaksanakan penugasan impor beras sebanyak satu juta ton.
"Prinsipnya kami utamakan produksi dalam negeri untuk penyerapan CBP," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI.
Dia menegaskan hingga hari ini Bulog bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) masih terus melakukan penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri di seluruh Indonesia.
Bahkan, menurut Budi Waseso yang akrab disapa Buwas, Bulog belum tentu akan melaksanakan penugasan impor beras, mengingat saat ini memasuki masa panen raya padi di seluruh Indonesia.
"Walau kami mendapat tugas impor satu juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap prioritaskan produk dalam negeri sekarang yang mencapai masa puncak panen raya," tegas Budi Waseso.
Baca juga: Bulog mengaku kesulitan salurkan beras bila harus impor lagi
Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
