Jakarta kemarin, larangan kawal moge hingga polemik lahan Rumah DP Rp0

Jakarta kemarin, larangan kawal moge hingga polemik lahan Rumah DP Rp0

Manajer Unit Pelayanan Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2017 - Oktober 2020 Rachmat Taufik keluar gedung KPK setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/3/2021). KPK memeriksa Rachmat Taufik sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul oleh BUMD DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita seputar Jakarta telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

Ditlantas Polda Metro larang personelnya kawal moge dan sepeda

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengeluarkan kebijakan baru yang melarang personelnya mengawal motor gede (moge), mobil mewah dan pesepeda, kecuali untuk kegiatan resmi.

"Ini kebijakan Polda Metro Jaya dan saya sudah melarang anggota saya mengawal moge, mengawal motor, mobil mewah dan pesepeda," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Senin.

Prasetio nilai Anies harus tanggung jawab dalam pengadaan lahan Sarana Jaya

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Gubernur Anies Baswedan harus bertanggung jawab dalam pengadaan lahan oleh PT Pembangunan Sarana Jaya di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019.

Menurut dia, Anies sebagai kepala daerah sudah pasti mengetahui adanya pembelian lahan yang dilakukan oleh anak buahnya, termasuk yang disebut dialokasikan untuk pembangunan program Rumah DP Rp0 tersebut.

Wagub: DKI masih pelajari rencana pembukaan kembali tempat karaoke

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan masih mempelajari rencana pembukaan kembali tempat karaoke di Ibu Kota.

"Ke depan memang sedang dipertimbangkan, dibahas, masukan dari pemerintah pusat yang sudah akan memulai meningkatkan pariwisata Indonesia dan tentu juga Jakarta secara bertahap membuka tempat wisata dan unit kegiatan usaha lain terkait pariwisata, termasuk karaoke ," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Senin.

Pernyataan Ketua DPRD lahan DP Rp0 tanggung jawab Anies dipertanyakan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempertanyakan maksud Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi atau Pras yang menyebut pengadaan lahan oleh Sarana Jaya untuk Program Rumah DP Rp0 yang jadi polemik adalah tanggung jawab Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Ya, saya belum tahu dan paham ya maksud Ketua DPRD DKI menyampaikan demikian, yang pasti semua pembangunan di kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin malam.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pembangunan JIS telah lewati 60%

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar