DPR: Tingkatkan peran wirausaha perempuan dalam pemulihan ekonomi

DPR: Tingkatkan peran wirausaha perempuan dalam pemulihan ekonomi

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menginginkan kebijakan pemerintah dapat betul-betul memaksimalkan peran wirausaha perempuan dalam melakukan akselarasi pemulihan ekonomi di Indonesia.

Anis dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, mengemukakan perlu adanya peran pemerintah dan juga payung hukum yang berpihak kepada wirausaha perempuan.

"Oleh karena itu, sejak periode keanggotaan DPR RI yang lalu, Fraksi PKS mengusulkan adanya Undang-undang yang dapat menjadi payung hukum bagi wirausaha termasuk wirausaha perempuan melalui RUU Kewirausahaan Nasional," katanya.

Ia mengingatkan bahwa wirausaha merupakan salah satu sektor ekonomi berbasis masyarakat yang memiliki andil besar dalam membangun perekonomian nasional dan mengembangkan sumber daya manusia di Tanah Air.

Berdasarkan data Global Enterpreneurship Index 2018, dari 137 negara, Indonesia berada di peringkat 94 dalam hal kewirausahaan. Posisi tersebut masih tertinggal dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam urutan ke 87, Filipina ke 76, Thailand ke 71, Malaysia ke 58, Brunei Darussalam ke 53, serta Singapura berada di urutan ke 27.

"Itu artinya Indonesia masih memiliki PR besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha agar mampu bersaing dengan negara ASEAN dan bahkan negara maju," ucap Anis.

Terkait dengan wirausahawan perempuan, Anis memaparkan berdasarkan data BI, partisipasi perempuan terhadap UMKM mencapai lebih 60 persen dari 57,83 juta UMKM di Indonesia pada 2018. BPS merilis jumlah UMKM yang dikelola perempuan pada 2018 mencapai 37 juta UMKM atau 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia.

“Akan tetapi kontribusi pelaku UMKM perempuan terhadap Produk Dometik Bruto baru mencapai 9,1 persen," paparnya.

Ia berpendapat bahwa wirausaha perempuan dengan jumlah yang cukup banyak, masih memiliki sejumlah kendala, mulai dari kendala permodalan di mana wirausahawan perempuan menghadapi berbagai syarat yang harus dimiliki termasuk kapasitas, karakter, dan jaminan.

Sebagaimana diwartakan, wirausaha atau pelaku UMKM yang bermunculan di tengah pandemi diharapkan dapat mendorong terciptanya kesetaraan gender di Indonesia.

Harapan itu disampaikan oleh Kepala Program Agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan (UN Women) Indonesia Dwi Yuliawati Faiz dalam webinar pada Jumat (12/3).

"Kita harus menyadari ketidaksetaraan gender yang semakin melebar ketika pandemi itu membutuhkan strategi, agar baik wanita maupun pria bisa mendapatkan manfaat yang setara dari proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ini bicara tidak hanya build back better tapi juga build back better equally," ujar Dwi.

Dwi menyebutkan di Indonesia kelahiran wirausaha wanita di tengah pandemi COVID-19 meningkat cukup pesat.

Dalam paparannya ia menjelaskan sebanyak 82 persen wanita memanfaatkan solusi digital untuk menjalankan usaha di tengah pandemi.

Meski demikian, ditemukan dominasi bahwa wanita yang berwirausaha di tengah pandemi COVID-19 berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari- hari sehingga bentuknya rata- rata informal seperti industri rumahan dan bukan pada pengembangan bisnis jangka panjang.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Presiden Jokowi bagikan Banpres Produktif untuk 12,8 juta UMKM

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar