Kemarin, masa jabatan presiden hingga Indonesia dalam krisis Myanmar

Kemarin, masa jabatan presiden hingga Indonesia dalam krisis Myanmar

Tangkapan Layar Presiden RI Joko Widodo akan berkomunikasi dengan Ketua ASEAN yang saat ini dijabat oleh Sultan Brunei Darusalam Hassanal Bolkiah, untuk membahas kemungkinan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), guna menyelesaikan krisis di Myanmar. (Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita bidang politik menjadi perhatian banyak pengunjung Antaranews kemarin mulai dari MPR menegaskan tidak ada pembahasan masa jabatan presiden dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) hingga langkah Presiden Joko Widodo terkait krisis di Myanmar.

Berikut rangkumannya:

1. MPR tegaskan pembahasan PPHN tidak bahas masa jabatan presiden

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh MPR yang menghadirkan para akademisi tidak satu kali pun membahas terkait dengan masa jabatan presiden.

Selanjutnya, baca di sini.

2. Presiden akan bicara dengan Ketua ASEAN usul pertemuan soal Myanmar

Presiden RI Joko Widodo akan berkomunikasi dengan Ketua ASEAN Hassanal Bolkiah untuk membahas kemungkinan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna menyelesaikan krisis di Myanmar.

Selanjutnya, baca di sini.

3. Pemerintah buka 1,3 juta formasi calon ASN pada 2021

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengumumkan pemerintah akan membuka 1,3 juta formasi untuk calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2021 setelah absen pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, baca di sini.

4. MKGR dukung Airlangga Hartarto jadi capres 2024

Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024.

Selanjutnya, baca di sini.

5. MK putuskan pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan pada Pilgub Kalsel

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020.

Selanjutnya, baca di sini. (T.D018)

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Presiden 3 periode, pakar ingatkan pentingnya regenerasi kepemimpinan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar