Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah, Anindya N Bakrie menyatakan krisis yang terjadi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena saat di masa sulit, likuiditas perbankan tinggi.
"Beda dengan yang terjadi pada 1998, masa sulit likuiditas rendah," kata dia dalam diskusi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Potensi Daerah Khususnya di Sumatera pada Masa Pandemi COVID-19 di Batam Kepulauan Riau, Kamis.
Tapi sedihnya, tingkat likuiditas yang tinggi tidak terasa sampai daerah. Apa artinya devisa bagus, apabila nilai perdangangan tidak menyentuh level provinsi, apalagi kabupaten kota.
Padahal, menurut Anin sapaan akrab Anindya Bakrie ini, kunci dari keberhasilan ekonomi nasional ada di daerah.
"Kami percaya, nasional maju kalau daerah maju," kata dia.
Lebih dari itu, dibutuhkan kerja sama seluruh pihak untuk membuat kondisi kembali seperti biasa. Setidaknya mendekati normal.
Menurut dia, pengusaha harus bergandeng tangan pemerintah, bahu membahu bekerja sama dengan pemerintah untuk melalui masa sulit ini.
"Kami ingin berkembang besama pemerintah memulihkan ekonomi," kata Anin yang disebut-sebut akan maju dalam pencalonan Ketua Kadin Indonesia 2021-2026.
Vaksinasi gotong royong
Kunci pemulihkan kembali ekonomi nasional saat ini adalah memastikan COVID-19 sudah dapat "dikuasai". Dan vaksinasi diangap sebagai langkah jitu untuk melawan Virus Corona, musuh bersama yang telah menghancurkan sendi kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.
Menurut Anin, tidak mudah memulihkan ekonomi apabila vaksinasi tidak berjalan baik. Karenanya, Kadin akan fokus memastikan vaksinasi gotong royong berjalan lancar dan berhasil.
"Pada 2021 kami fokus memastikan vaksinasi gotong royong berhasil," kata Anin.
Dan tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk memastikan program vaksinasi COVID-19 berhasil. Pemerintah memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk dari pengusaha.
Dari total 175 juta vaksin COVID-19 yang diupayakan pemerintah, Kadin berkomitmen membantu sebanyak 20 juta vaksin.
Dan hingga kini, pihaknya mendata ribuan perusahaan yang mendaftarkan 3,5 juta orang pekerjanya untuk menerima vaksin gotong royong.
Para pengusaha rela merogoh koceknya dalam-dalam, membeli vaksin secara mandiri untuk melindungi karyawannya dari paparan Virus Corona.
"Dari sisi perusahaan-perusahaan, jumlahnya sudah terdaftar ada 3,5 juta orang. Kami yakin ke depannya akan lebih," kata Anindya.
Pihaknya masih akan terus mendata dan memverifikasi jumlah pekerja dan perusahaan yang mendaftar ikut serta dalam vaksin gotong rotong royong, agar pemerintah dalam melakukan imunisasi.
Kadin bekerja sama dengan Biofarma dan ratusan rumah sakit swasta di penjuru Indonesia untuk menyukseskan program yang diharapkan bisa mulai dilaksanakan pada awal April 2021.
"Yang paling penting, perusahaan-perusahaan ini mendukung vaksinasi gotong royong, dan ini cara cerdas untuk mendistribusikan vaksin dengan baik," kata dia.
Bagaimana pun juga perusahaan menginginkan karyawan sehat dan kembali produktif membangun perekonomian Indonesia.
Ia memastikan, dalam program itu Kadin tidak mengambil untung. Kadin ingin menunjukkan peran sertanya dalam keadaan sulit, untuk hadir dan berupaya memulihkan.
"Selain vaksinasi, kami ingin berkembang bersama pemerintah memulihkan ekonomi," kata dia.
Anin mengaku melihat 2021 sebagai tahun penuh optimistis, selama semua pihak bisa bekerja sama dengan baik.
"Tidak ada kata lain, melainkan akan lebih baik," katanya melanjutkan.
Di tempat yang sama, Ketua Kadin Sumatera Utara Ivan Batubara menyatakan sudah banyak perusahaan yang mendaftarkan karyawannya untuk ikut vaksinasi gotong royong.
"Yang penting, masing-masing badan usaha, sektor usaha, dan koperasi memahami, mengerti bahwa prioritas kita hari ini vaksinasi agar bisa keluar dari masalah," kata dia.
Ia juga percaya, vaksinasi COVID-19 adalah jalan keluar dari banyak masalah yang saat ini menjerat.
Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Andalas Defriman Djafri mengatakan vaksinasi mandiri membantu percepatan tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap COVID-19.
"Ini sebenarnya, efek domino yang diharapkan dalam mengakselerasi capaian cakupan vaksinasi agar tercapai herd immunity, dan kita bisa keluar dari pandemi yang panjang ini," kata Defriman.
Defriman menuturkan yang perlu menjadi catatan penting ketika ada pelibatan pihak swasta dalam program vaksinasi mandiri adalah kontrol tetap berada di bawah Pemerintah.
Itu sebagai jaminan bahwa vaksin mandiri tidak sepenuhnya lepas dari kontrol pemerintah untuk mengantisipasi mafia vaksin dan vaksin palsu yang dikhawatirkan masyarakat ke depan.
Menurut dia, tantangan utama vaksinasi mandiri adalah persepsi bahwa vaksin berbayar lebih baik dari pada yang gratis atau sebaliknya.
Kemudian, pendekatan vaksin mandiri yang seolah-olah mementingkan pendekatan ekonomi dibandingkan kondisi kedaruratan kesehatan masyaraakt. Selanjutnya, anggapan ketika vaksin mandiri disediakan, maka kepercayaan masyatakat akan menurun.
Sebenarnya, kata dia melanjutkan, yang perlu dipahami masyarakat vaksinasi mandiri adalah bagian dari upaya meningkatkan cakupan imunisasi COVID-19 di Tanah Air.
Lalu tantangan berikutnya, ketersediaan dan distribusi vaksin.
"Vaksinasi mandiri seharusnya bisa melibatkan pihak swasta dalam distribusi jaringan rantai dingin dan penyediaan vaksin secara proporsional untuk menjangkau daerah yang masih terbatas kapasitas penyimpanannya," kata dia.
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2021
