Menteri PPPA: Masih ada stigmatisasi dan stereotip terhadap perempuan

Menteri PPPA: Masih ada stigmatisasi dan stereotip terhadap perempuan

Tangkapan layar saat Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat membuka diskusi virtual tentang pelecehan dan kekerasan perempuan pelaut, dipantau dari Jakarta pada Sabtu (20/3/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

stigmatisasi di masyarakat menempatkan perempuan lebih rendah
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan masih terjadi stigmatisasi dan stereotip terhadap perempuan yang dapat merugikan.

"Kerentanan perempuan bukan disebabkan karena dirinya lemah melainkan karena stigmatisasi, stereotip dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki," kata Menteri PPPA Bintang saat membuka diskusi virtual tentang pelecehan dan kekerasan perempuan pelaut, dipantau dari Jakarta pada Sabtu.

Hal itu terjadi dalam berbagai sektor, termasuk perempuan dalam bidang maritim dan perikanan. Stigmatisasi dan stereotip itu bagi pelaut perempuan sangat merugikan karena dapat mempengaruhi prospek dalam bekerja.

Menurut Bintang, hal itu karena sampai saat ini masih ada stigma bahwa perempuan sebaiknya hanya bekerja pada ranah domestik.

"Stigma ini menyebabkan keengganan pengusaha dalam memperkerjakan perempuan pelaut," tambahnya.

Baca juga: Menteri PPPA tegaskan peran penting perempuan dalam sektor maritim

Baca juga: Kemenhub dukung perempuan Indonesia berkiprah di sektor maritim


Selain itu, ketika sudah mulai bekerja pelaut perempuan juga lebih rentan dalam modus tindak perdana perdagangan orang.

Karena itu, dia memastikan bahwa pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap isu perdagangan orang dengan salah satunya telah melakukan revisi aturan dan menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dia juga menyebut bahwa Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah secara tegas melarang adanya tindakan diskriminasi bagi pekerja perempuan dan laki-laki.

Selain itu, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga menargetkan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sepanjang 2019 tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia atau naik dari 406.178 pada 2018.

Baca juga: Pemerintah dinilai dukung perempuan di sektor maritim

Baca juga: INSA dorong perempuan masuk ke sektor maritim


 

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Sekolah politik perempuan upaya Jabar tingkatkan keterwakilan di parlemen

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar